Warga bertransaksi menggunakan mata uang Rupiah dan Dolar AS di pasar Mahuitas, Lamaknen, Nusa Tenggara Timur, 12 Oktober 2015. Kawasan perbatasan dengan Timor Leste dari barat sampai utara, dari Motaain sampai Motamasin menjadi prioritas pembangunan. ANTARA/Prasetyo Utomo
TEMPO.CO, Kupang - Rencana komunitas warga eks Timor Timur untuk menggelar kongres di Kupang, Nusa Tenggara Timur, pada 15-17 Juli 2016 menuai kecaman dari berbagai pihak. Sejumlah tokoh masyarakat, tokoh adat, serta tokoh politik dari perwakilan warga eks Timor Timur yang tergabung dalam Komunitas Masyarakat Ainaro mendesak pelaksana kongres, yakni Organisasi Uni Timor Asw'ain (Untas) yang dipimpin Euriko Guteres, untuk menghentikan rencana tersebut.
Penolakan penyelenggaraan kongres ketiga ini menyusul adanya penyimpangan pandangan dasar dan politik yang dibangun sejak Kongres I dan Kongres II. Kedua kongres sebelumnya menjadi harapan bagi kurang-lebih 11 ribu warga eks Timor Timur (warga baru) yang memilih menetap di Indonesia.
"Kami sangat menyesalkan sikap Untas yang mengagendakan perubahan dasar perjuangan masyarakat eks Timor Timur yang menjadi korban politik internasional," kata Josefina da Barros, salah satu tokoh masyarakat Ainaro, Kamis, 14 Juli 2016.
Dia menilai penyelenggaraan kongres kali ini akan menghancurkan perjuangan dasar dan sikap politik Untas, yakni menolak hasil jajak pendapat yang digelar pada 1999 serta meminta PBB bertanggung jawab atas hasil jajak pendapat yang sarat kecurangan.
Karena itu, mereka mengeluarkan pernyataan sikap, yakni menolak manipulasi dan pandangan umum yang akan mengubah pandangan dasar dan sikap politik Untas. Untas harus berjalan dan dikembalikan pada kesepakatan Kongres I pada 2000. Namun, hingga berita ini diturunkan, Ketua Umum Untas Eurico Gutteres belum berhasil dikonfirmasi wartawan.
