Senjata Ilegal Paspampres Tidak Dibawa Pesawat Presiden

Reporter

Selasa, 12 Juli 2016 18:11 WIB

Mensos Khofifah Indar Parawansa, Menko PMK Puan Maharani, Dirut BPJS Fahmi Idris, dan Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi, usai memberikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, 10 Maret 2016. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Istana membantah bahwa senjata ilegal yang dibeli anggota pasukan pengamanan presiden (Paspampres) dibawa melalui pesawat kepresidenan. Juru bicara kepresidenan Johan Budi menuturkan bila melihat kesaksian Audi Sumilat, Presiden Joko Widodo tidak melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat pada periode September 2015.


"Saya bisa pastikan tanggal 28 September (2015) tidak ada pesawat kepresidenan ke sana. Itu clear," kata Johan di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 12 Juli 2016. Dengan demikian, ia memastikan pembelian senjata ilegal tidak melibatkan pesawat kepresidenan.


Sebelumnya, Pengadilan Federal Amerika Serikat (AS) memproses persidangan penjualan senjata untuk Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Audi Sumilat, 36 tahun, warga El Paso, Texas mengaku bersalah terlibat dalam skema pembelian senjata dan menyelundupkannya untuk dijual kepada Paspamres Indonesia. Di pengadilan disebutkan transaksi pembelian dilakukan pada 28 September hingga 21 Oktober 2015.


Presiden Jokowi mengunjungi Amerika Serikat pada 25-29 Oktober 2015. Kunjungan itu untuk meningkatkan hubungan kerja sama kedua negara di bidang politik dan ekonomi.


Johan mengatakan transaksi antara Audi dengan anggota Paspampres tidak dilakukan atas nama institusi tapi kepentingan personal semata. Dari tiga orang yang diduga terlibat, tidak semuanya anggota Paspampres. Mengenai sanksi, lanjut Johan, istana menyerahkan ke Panglima TNI.


Advertising
Advertising

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Paspampres tidak pernah menggunakan senjata ilegal. Sebab, satuan Paspampres diberi senjata terbaik dibandingkan semua satuan lainnya. "Kalau melihat kasusnya tujuh (pucuk), itu tidak lebih dari Rp 50 juta (nilainya)," kata Kalla.

ADITYA BUDIMAN

Berita terkait

Divonis 7 Bulan Penjara, Kuasa Hukum: Hari Ini Terakhir Masa Penahanan Dito Mahendra

24 hari lalu

Divonis 7 Bulan Penjara, Kuasa Hukum: Hari Ini Terakhir Masa Penahanan Dito Mahendra

Dito Mahendra terjerat dalam kasus kepemilikan senjata api ilegal. Karena kasus ini dia divonis tujuh bulan penjara.

Baca Selengkapnya

Dito Mahendra Koleksi Senjata Api, Pengacara Ibaratkan Seperti Koleksi Benda Elektronik atau Otomotif

22 Januari 2024

Dito Mahendra Koleksi Senjata Api, Pengacara Ibaratkan Seperti Koleksi Benda Elektronik atau Otomotif

Pengacara Dito Mahendra mengatakan jaksa harus bisa membuktikan senjata yang dipunya kliennya digunakan untuk melanggar hukum.

Baca Selengkapnya

PT Pindad, PT PAL, PT Dirgantara Indonesia Dilaporkan ke Ombudsman, Apa Kasusnya? Ini profilnya

18 Oktober 2023

PT Pindad, PT PAL, PT Dirgantara Indonesia Dilaporkan ke Ombudsman, Apa Kasusnya? Ini profilnya

Tiga Perusahaan BUMN dilaporkan ke Ombudsman yaitu PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia. Soal jual senjata ilegal ke Myanmar?

Baca Selengkapnya

Diduga Jual Senjata Ilegal ke Myanmar, 3 BUMN Dilaporkan ke Ombudsman

17 Oktober 2023

Diduga Jual Senjata Ilegal ke Myanmar, 3 BUMN Dilaporkan ke Ombudsman

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan (SSR) melaporkan tiga BUMN ke Ombudsman RI tentang dugaan penjualan senjata ilegal ke Myanmar

Baca Selengkapnya

Terkini: Kekayaan Syahrul Yasin Limpo, Sosok Siti Nurbaya Menteri Nasdem yang Tersisa di Kabinet Jokowi

5 Oktober 2023

Terkini: Kekayaan Syahrul Yasin Limpo, Sosok Siti Nurbaya Menteri Nasdem yang Tersisa di Kabinet Jokowi

Terkini: rekam jejak dan harta Syahrul Yasin Limpo, sosok Siti Nurbaya menteri dari Nasdem yang tersisa di kabinet Jokowi.

Baca Selengkapnya

Kasus Dugaan 3 BUMN Jual Senjata Ilegal ke Myanmar, Komnas HAM Didesak Investigasi

5 Oktober 2023

Kasus Dugaan 3 BUMN Jual Senjata Ilegal ke Myanmar, Komnas HAM Didesak Investigasi

Organisasi koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan meminta Komnas HAM usut kasus dugaan penjualan senjata ilegal ke Myanmar oleh 3 BU

Baca Selengkapnya

Turki Tahan 145 Orang Terkait Partai Pekerja Kurdistan Pasca-Serangan Bom Ankara

3 Oktober 2023

Turki Tahan 145 Orang Terkait Partai Pekerja Kurdistan Pasca-Serangan Bom Ankara

Ribuan petugas polisi Turki ambil bagian dalam operasi di puluhan provinsi setelah serangan bom Ankara.

Baca Selengkapnya

Marzuki Darusman Laporkan 3 BUMN karena Jual Senjata Ilegal ke Myanmar

3 Oktober 2023

Marzuki Darusman Laporkan 3 BUMN karena Jual Senjata Ilegal ke Myanmar

Marzuki Darusman bersama dengan kelompok masyarakat sipil melaporkan dugaan penjualan senjata ilegal ke Myanmar dari Indonesia.

Baca Selengkapnya

3 Sorotan Mahfud MD Soal Dugaan Korupsi di Kementerian Pertanian, Syahrul Yasin Limpo Tersangka?

2 Oktober 2023

3 Sorotan Mahfud MD Soal Dugaan Korupsi di Kementerian Pertanian, Syahrul Yasin Limpo Tersangka?

Menkopolhukam Mahfud MD soroti 3 hal soal dugaan korupsi yang dilakukan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan pejabat di Kementerian Pertanian.

Baca Selengkapnya

Kapolri Tegaskan Polri Bakal Kejar Dito Mahendra

22 Juli 2023

Kapolri Tegaskan Polri Bakal Kejar Dito Mahendra

Polisi mencari Dito Mahendra ke beberapa hotel namun tidak menemukan. Djuhandhani membantah ada bekingan sehingga Dito belum tertangkap.

Baca Selengkapnya