Anggota DPR Sarankan Ada Pengalihan Arus di Tol Brebes

Reporter

Kamis, 7 Juli 2016 12:56 WIB

Foto aerial kendaraan mengantre menuju pertigaan pertemuan antara pintu tol Brebes Timur dan jalur Pantura, Brebes, Jawa Tengah, 5 Juli 2016. Empat jalur dari jalan tol tersebut dibuka untuk kendararaan menuju arah Tegal. ANTARA/Rosa Panggabean

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Infrastruktur Dewan Perwakilan Rakyat Mohammad Nizar Zahro menyarankan pemerintah untuk mengalihkan arus kendaraan yang melalui jalan tol Brebes Timur. Menurut dia, pengalihan arus dapat mengurangi volume kendaraan yang melewati tol tersebut.

"Pemecahan kemacetan jangan ditumpahkan ke kota Brebes saja karena infrastruktur jalan tidak mendukung, sehingga harus segera dilewatkan jalur ke yang lain," kata Nizar di Jakarta, Kamis 7 Juli 2016.


Nizar menyayangkan adanya korban jiwa yang jatuh dalam kemacetan di Brebes. Ia berharap pemerintah mengintensifkan koordinasi kementerian dan lembaga untuk mengurangi beban volume kendaraan melalui akses darat, laut, dan udara.

Pemerintah dan pengelola jalan tol, kata dia, juga perlu segera membangun fasilitas keperluan Mandi Cuci Kakus (MCK) dan rest area untuk menampung jumlah pemudik yang terus membludak setiap tahun. Ia meyakini pembangunan jalur lingkar utara jurusan Brebes-Tegal dapat memecahkan kepadatan kendaraan. "Ini harus segera dilanjutkan agar bisa mengurai kemacetan yang terjadi di pintu exit Brebes," kata dia.

Kemacetan parah terjadi di jalan tol Brebes Timur menjadi fenomena mudik tahun ini. Bahkan, sudah terjadi sejak awal pekan masa libur lebaran. Sebagai contoh, rute Jakarta-Tegal yang seharusnya bisa ditempuh dalam tujuh jam, akibat kemacetan di Brebes Timur menjadi lebih lama.

Sebelumnya, 11 orang dikabarkan meninggal dunia saat terjadi kemacetan parah di Tol Pejagan-Brebes. Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Achmad Yurianto mengatakan, pemudik meninggal dunia dalam perjalanan antara lain karena kelelahan dan kekurangan cairan.

ARKHELAUS W.

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

22 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

23 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

5 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya