Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan berbincang usai penyematan tanda kehormatan Bintang Yudha Dharma Utama dari negara di kantor Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta, 28 Juni 2016. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengaku tengah berunding dengan pemerintah Filipina yang baru, dalam upaya penyelamatan 7 sandera warga negara Indonesia. Presiden anyar Filipina Rodrigo Duterte, kata Luhut, lebih tegas menyikapi kasus penyanderaan ini.
"Sikapnya beda dengan (pemerintahan) lalu. Dia mengedepankan peran Misuari untuk menjadi counterpart-nya," ujar Luhut di dalam kantornya, Jumat, 1 Juli 2016.
Yang dimaksud Luhut adalah Nur Misuari, petinggi kelompok Moro National Liberation Front (MNLF), yang sempat memiliki koneksi dengan Abu Sayyaf. Misuari sempat terlibat dalam proses negosiasi, yang menyelamatkan nyawa 14 WNI pada kasus penyanderaan sebelumnya."Hubungan Duterte lebih dekat. Mungkin nanti Misuari yang akan menyelesaikan masalah ini dengan pengikut-pengikutnya, atau yang ada di kelompok Abu Sayyaf itu," tutur Luhut.
Luhut tak menampik bila TNI sedanh bersiaga di perbatasan Indonesia-Filipina, untuk mengatasi munculnya opsi lain, seperti operasi militer. Namun, TNI tak akan serta merta menerobos batas wilayah.
"Kalau pun diizinkan, kita harus melakukan perjanjian yang rinci, karena dampaknya macam-macam. Jadi belum ke situ (operasi militer)," ucap purnawirawan Jenderal TNI tersebut.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai rapat koordinasi tim Crisis Center di kantor Luhut, mengatakan bahwa rantai komunikasi Indonesia dan Filipina tak akan dipengaruhi peralihan pemerintahan."Komunikasi kita baik, supaya ke depannya bisa langsung kerja sama," ujar Retno, Jumat.
