TEMPO.CO, Jakarta - Komisi I DPR telah menyetujui pengajuan anggaran oleh Kementerian Pertahanan dan Markas Besar TNI untuk membeli satelit komunikasi militer dari Airbus Defence and Space, dalam program pengadaan senilai US$ 849,3 juta. Jika satelit komunikasi militer Indonesia ini beroperasi, semua komunikasi TNI akan dilakukan memakai satelit militer ini.
Laman IHS Janes edisi Kamis, 30 Juni 2016, menyatakan persetujuan Komisi I DPR itu terjadi pada Senin lalu, 27 Juni 2016. Satelit komunikasi militer Indonesia itu akan beroperasi pada frekuensi L-Band dan ditargetkan meluncur pada 2019. Spesifikasi dan karakteristik satelit itu juga akan dikembangkan dan menyesuaikan dengan keperluan operator dan institusi Indonesia.
Setelah diluncurkan, satelit komunikasi militer Indonesia itu akan dialokasikan pada koordinat 123 bujur timur, sebagaimana jatah penempatan satelit bagi Indonesia oleh Uni Telekomunikasi Internasional. Koordinat itu sebelumnya ditempati satelit Garuda-1 yang dimiliki Asia Cellular Satellite, yang telah digeser karena sejumlah ketidakberesan sistem.
Adapun pembiayaan satelit militer Indonesia itu akan berlangsung dalam skema tahun jamak selama lima tahun.
