Direktur Utama PT Pertamina Lubricants Gigih Wahyu Hari Irianto dan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham Ahmad M. Ramli menandatangi nota kesepahaman di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, 26 April 2016. Tempo/Vindry Florentin
TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Harian Direktur Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Luar Negeri Noorman Effendi menilai, banyak target dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yang terkait dengan Kekayaan Intelektual. Oleh karena itu, pemerintah meminta World Intellectual Property Organization (WIPO) membantu negara-negara anggotanya mencapai SDGs.
Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Razilu berujar, pada awal berdiri, WIPO hanya fokus melindungi para pemegang hak kekayaan intelektual saja. Namun, pada 2007, Indonesia dan negara berkembang lainnya telah membentuk Committee on Development and Intellectual Property (CDIP).
"Sehingga sekarang WIPO juga harus memperhatikan unsur-unsur pembangunan dalam kegiatannya," kata Razilu dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 30 Juni 2016. Sementara itu, salah satu program pembangunan WIPO yang telah diperoleh Indonesia saat ini adalah terbentuknya Industrial Property Automation System (IPAS) untuk administrasi merek, desain industri, dan paten.
Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Wahyuningsih Darajati berharap, Peraturan Presiden terkait SDGs rampung pada akhir Juli mendatang. SDGs sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Beberapa tujuan SDGs pun sejalan dengan prioritas nasional karena terkait pengembangan green development dan perlindungan kekayaan sumber daya genetika.
Menurut Direktur Pembangunan, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup Kementerian Luar Negeri Toferry Soetikno, sudah saatnya SDGs menjadi topik pembahasan utama di WIPO. Dia beranggapan, WIPO dapat berperan penting dalam pencapaian SDGs. "WIPO juga dapat berperan sebagai intermediary dan dapat bekerja sama dengan organisasi lainnya untuk membantu pencapaian SDGs," katanya.
Koordinator Nasional Aliansi untuk Desa Sejahtera Tedjo Wahyu Jatmiko mengungkapkan, Kekayaan Intelektual dapat menghambat pencapaianan SDGs, khususnya di bidang pertanian pangan. "Seperti penguasaan ilmu dan teknologi serta benih yang mayoritas dikuasai negara maju sehingga royalti yang harus dibayar berimbas pada peningkatan biaya yang harus ditanggung petani," ujarnya.
