TEMPO.CO, Trenggalek – Sebanyak delapan kepala daerah menyerahkan pernyataan sikap bersama kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan. Mereka berharap Luhut membantu pembukaan bandara di wilayah eks-Karisidenan Kediri dan Madiun yang selama ini terhambat.

Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak, salah satu kepala daerah yang meneken pernyataan sikap, mengatakan para kepala daerah di wilayah eks-Karisidenan Kediri dan eks-Karisidenan Madiun mengeluhkan kesenjangan pembangunan di wilayah utara Pulau Jawa dengan daerah lain.

“Salah satu penyebabnya karena tidak ada transportasi udara yang menghubungkan wilayah itu,” kata Emil kepada Tempo, Kamis, 30 Juni 2016.

Adapun wilayah utara Pulau Jawa yang dimaksud adalah Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, dan Kabupaten Ngawi. Selama ini masyarakat di wilayah itu seperti terisolasi oleh akses udara yang harus menempuh perjalanan jauh ke Jawa Tengah atau Sidoarjo untuk mengakses bandar udara.

Menurut Emil, keinginan untuk membangun bandar udara sendiri di wilayah itu selama ini terganjal dengan teritori udara militer Lanud Iswahyudi di Kecamatan Maos, Kabupaten Magetan. Sebab wilayah udara di atas dua eks-Karisidenan Kediri dan Madiun menjadi lintasan pesawat militer. “Karena itu kami berharap Menteri Polhukam bisa menjembatani ini,” kata Emil.

Surat pernyataan sikap bersama yang terdiri dari tiga poin itu ditandatangani delapan kepala daerah. Mereka adalah Bupati Madiun Muhtarom, Bupati Magetan Sumantri, Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar, Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni, Bupati Pacitan Indartato, Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, Bupati Blitar Rijanto, dan Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak.

Isi surat tersebut terdiri atas tiga poin, yakni kesenjangan pembangunan, strategi geopolitik, dan nawa cita Presiden Joko Widodo. Soal kesenjangan pembangunan menjadi persoalan daerah utara Pulau Jawa karena tidak adanya akses transportasi udara sama sekali. Padahal selain untuk kepentingan penumpang komersial, transportasi udara ini sangat vital bagi distribusi barang dan kebutuhan masyarakat.

Dari segi strategi geopolitik, wilayah tersebut menjadi gerbang Samudra Indonesia yang sangat strategis sebagai poros maritim dunia. Bahkan kawasan ini juga diklaim bisa menjadi jalur perdagangan dengan negara di belahan selatan dunia, termasuk Benua Afrika, Asia Selatan, India, dan Australia. “Ini juga selaras dengan janji pembangunan Presiden untuk membangun dari daerah terluar dan terpinggir Indonesia,” kata Emil.

Bupati Tulungagung Syahri Mulyo berharap Menkopolhukam bisa memfasilitasi rencana pendirian bandar udara ini dan mengkomunikasikan dengan TNI selaku pemegang teritori udara. Sedangkan soal lokasi pendiriannya para kepala daerah sepakat tak akan mempersoalkan.

“Yang jelas, kami siap memberikan lahan untuk pendirian bandara itu, terserah mau di mana,” kata Syahri.

HARI TRI WASONO