Penyidik menunjukkan sejumlah barang bukti di sela jumpa pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Gedung KPK, 29 Juni 2016. Dalam OTT tersebut KPK mengamankan uang sebesar 40 ribu Dolar Singapura (sekitar Rp 390 juta) beserta bukti transfer antar bank senilai Rp 500 juta dan menetapkan lima orang tersangka salah satunya anggota DPR RI Fraksi Demokrat Komisi III, I Putu Sudiartana. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat Amir Syamsuddin mengatakan partainya memberikan sanksi tegas pada I Putu Sudiartana, yang Selasa, 28 Juni 2016, ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan suap. "Pada yang bersangkutan dilakukan sanksi tegas berupa pemberhentian dari seluruh jabatan partai," kata Amir dalam konferensi pers, di Cafe De Pona, Menteng, Jakarta, Rabu, 29 Juni 2016.
Menurut Amir, perbuatan yang dilakukan Putu adalah perbuatan melawan hukum yang bersifat pribadi. Partai Demokrat pun memberikan penghargaan pada KPK atas upayanya mengungkap kasus dugaan suap, meskipun hal tersebut terjadi pada kader Demokrat. Dia berharap hal sama bisa dilakukan pada semua pihak yang bersalah tanpa pandang bulu dan tanpa intervensi dari siapa pun.
Demokrat juga meminta proses yang dilakukan KPK dalam mengungkap kasus yang terjadi pada Putu Sudiartana bisa dilakukan dengan adil dan tanpa intervensi.
Partai Demokrat, kata Amir, menginstruksikan kader Demokrat agar menjauhi tindak pidana korupsi dan menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Menurut dia, Demokrat sedang berbenah diri. "Pelanggaran hukum yang dilakukan kader Demokrat akan mengganggu kontribusi Demokrat untuk kesejahteraan rakyat," kata Amir.
Sekretaris Jenderal Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan partainya siap memberikan bantuan hukum pada Putu Sudiartana. "Kami akan komunikasi dengan Putu jika bantuan hukum diperlukan," kata Hinca.
KPK menangkap Putu Sudirtana atas dugaan suap proyek pembangunan jalan di Sumatera Barat. Adanya transfer senilai Rp 500 juta dalam waktu yang berdekatan menjadi bukti KPK dalam menangani dugaan suap tersebut.
Putu Sudiartana adalah politikus Partai Demokrat yang duduk di Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan proyek infrastruktur menjadi bagian tugas Komisi V DPR yang membidangi infrastruktur.
