TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menduga gratifikasi dalam pembelian tanah seluas 4,6 hektare di Jalan Lingkar Luar Cengkareng, Jakarta Barat, diterima salah satu kepala bagian di Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah DKI Jakarta. "Makanya kami copot. Kenapa beli (tanah) pakai tarik-tarik kontan?" kata gubernur yang lebih dikenal dengan sapaan Ahok itu di Balai Kota, Selasa, 28 Juni 2016.

Pada awal Januari lalu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pernah menyerahkan uang gratifikasi Rp 10 miliar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Uang itu diterima pejabat di dua satuan kerja perangkat daerah (SKPD), yaitu Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI serta Dinas Bina Marga.

Menurut Ahok, Dinas Perumahan menerima uang tersebut dari pihak yang menjual lahan, Toeti Noezlar Soekarno. Toeti mengaku memiliki sertifikat atas lahan itu.

"Waktu itu, ada sejumlah uang dari hasil pembelian. Saya tanya, kenapa ada duit seperti itu? Jawabnya, ‘Mereka (penjual) kasih, Pak’," ujar Ahok menirukan pengakuan pejabat yang ditanya.

Setelah ditelusuri, Ahok menuturkan sudah curiga saat pemda menerima uang hingga belasan miliar, yang disebut sebagai ungkapan rasa terima kasih. "Ini pasti ada sesuatu. Makanya saya lapor KPK, terus diselidiki," ucap Ahok.

Ahok mengaku semakin curiga saat ada pejabat yang melapor bahwa ada pejabat lain yang sedang bagi-bagi duit. Pejabat yang melapor itu menolak uang itu. "Ada yang mau bagi duit, dia tolak. Ada yang lapor. Nah, saya makin curiga," ujarnya.

Menurut Ahok, pembelian tanah tersebut tercatat dari milik perseorangan dan diatur kepala bidang. Jadi, ucap Ahok, kepala bidang di Dinas Perumahan yang mengetahui seluk-beluk pembelian lahan karena kepala bidang itu yang mengatur transaksi pembelian tanah itu. "Duitnya ada di mana? Enggak tahunya disembunyiin," tuturnya.

Pada 2015, Dinas Perumahan membeli tanah seharga Rp 648 miliar melalui kesepakatan dengan Toeti. Namun pembelian tanah yang untuk membangun rumah susun tersebut menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan pada audit anggaran 2015 yang dibuka pada awal Juni 2016.

LARISSA HUDA