TEMPO.CO, Yogyakarta - Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta Agus Burhan melarang masuknya kegiatan organisasi masyarakat dan partai politik ke kampusnya. Larangan ini diserukan menyusul gerakan yang menolak Hizbut Tahrir Indonesia di kampus ISI oleh mahasiswa, dosen, dan alumni ISI.

Larangan ini dituangkan dalam surat keputusan yang dia teken pada 16 Juni lalu. “SK dibuat untuk menjaga kampus agar netral atau tidak dicampuri ormas dan parpol,” kata Agus Burhan, Rabu, 22 Juni 2016.

Namun, dalam surat itu, tak disebut secara spesifik larangan penyebaran ide khilafah HTI yang dinilai oleh pihak kampus ISI bertentangan dengan semangat keberagaman. Surat itu hanya melarang kegiatan ormas, partai politik, maupun penyebaran ideologi yang bertentangan dengan visi dan misi perguruan tinggi seni nasional yang unggul, kreatif, dan inovatif berdasarkan Pancasila.

Menurut dia, ISI Yogyakarta bertanggung jawab mengajarkan ilmu seni dan mengembangkan nilai kemanusiaan secara universal. Dalam silabus Fakultas Seni Rupa ISI, ada mata kuliah menggambar model dan manusia. “Mata kuliah itu sifatnya wajib dan dosen harus mau mengajarkannya kepada mahasiswa,” ucapnya.

Menurut Agus Burhan, penyebaran ideologi HTI mengganggu kegiatan mahasiswa, pengembangan ilmu, dan perkuliahan, serta menghambat kreativitas. “Gerakan khilafah yang membatasi kebebasan berekspresi itu tidak sejalan dengan pengembangan bidang keilmuan ISI Yogyakarta."

Sebelumnya, juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia pusat, M. Ismail Yusanto, mengatakan organisasinya tak menghambat seni di kampus. "Tapi, seharusnya, seni dikendalikan norma agama," kata Ismail ketika dihubungi pada Jumat pekan lalu.

SHINTA MAHARANI