TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pada prinsipnya, perencanaan anggaran kementeriannya pada 2016 dialokasikan untuk mencapai target. "Tapi kami bagian dari pemerintah, tentu pemerintah sedang fokus untuk infrastruktur," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 22 Juni 2016.

Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat belum bisa menyetujui usulan pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016 Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp 3,7 triliun. Mereka meminta anggaran yang dipotong Rp 1,3 triliun itu bisa dialokasikan kembali untuk mencapai program tahun 2016.

Tjahjo mengungkapkan, pihaknya tidak mempermasalahkan apabila Kementerian Keuangan memotong anggarannya sebesar Rp 1,3 triliun. Namun, dia menambahkan, Komisi II memiliki hak budgeting yang menginginkan target kementeriannya tidak terganggu. "Kami siap saja, tidak ada masalah," katanya.

Target tersebut, kata Tjahjo, menyangkut data kependudukan, pemetaan daerah, peningkatan kualitas pembinaan pendidikan aparatur desa, dan batas wilayah. Meski begitu, ucap Tjahjo, pihaknya tidak akan mengusulkan perubahan pagu anggaran.

Tjahjo mengatakan Badan Anggaran akan mencoba memperjuangkan dalam badan anggaran untuk pengurangan pemotongan anggaran. "Itu, kan, bukan kewenangan kami, kami serahkan ke Komisi II sepanjang tidak mengganggu alokasi anggaran secara nasional," tuturnya.

Ia mencontohkan, kementeriannya mempunyai target menyelesaikan 20 juta data kependudukan. "Target pelatihan perangkat desa kalau tidak dipotong terlalu besar juga akan selesai. Tapi ini demi kepentingan infrastruktur yang dicanangkan Bapak Jokowi," kata Tjahjo.

ARKHELAUS W