Pemerintah Cina Protes Indonesia, Luhut: Biarkan Saja  

Reporter

Selasa, 21 Juni 2016 16:54 WIB

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan, memberikan keterangan kepada awak media, di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, 11 Desember 2015. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan belum secara tegas menjabarkan sikap pemerintah RI menghadapi protes yang dilayangkan pemerintah Cina. Protes pemerintah Cina ini terkait dengan penangkapan kapal ikan asal Cina, Han Tan Cou 19038, oleh TNI Angkatan Laut di perairan Natuna karena melakukan illegal fishing.

"Itu kami biarkan saja. Nanti kami selesaikan," kata Luhut di gedung Nusantara II Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Juni 2016.

Luhut berujar, tindakan TNI AL itu wajar. Sebab, kapal Han Tan Cau kedapatan melakukan illegal fishing di perairan Natuna, yang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. "Jadi kita kejar. Itu kan lahan ekonomi kita. Jadi orang masuk harus minta izin dulu kalau urusannya ekonomi," ucap Luhut.

Meskipun begitu, Luhut menegaskan, pemerintah tetap mengedepankan penyelesaian secara diplomasi. "Yang penting, kami jaga hubungan baik dengan Cina, tapi kami juga tak menyerah soal kedaulatan," tuturnya.

Jumat pekan lalu, TNI AL mendeteksi pergerakan 12 kapal asing di perairan Natuna. Lalu TNI AL mengerahkan KRI Imam Bonjol-383 yang kebetulan berpatroli untuk mendekati kapal-kapal tersebut. KRI Imam Bonjol berhasil menangkap kapal ikan Han Tan Cou 19038, tapi sebelas kapal lain meloloskan diri ke luar wilayah Indonesia.

Menanggapi peristiwa ini, ahli hukum laut internasional, Hasyim Djalal, menuturkan pemerintah Cina tersinggung atas penangkapan kapal ikan tersebut. "Mereka bilang, kapal itu menangkap ikan di tradisional fishing ground mereka, bukan di zona kita," kata Hasyim di kantor Kemenko Politik, Hukum, dan Keamanan, Senin kemarin.

Menurut dia, nelayan lokal berhak atas kekayaan alami yang berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Tapi aturan terkait dengan ZEE Indonesia, kata dia, sudah diakui dunia internasional, termasuk Cina.

Hasyim menekankan perlunya sebuah penjelasan secara diplomatis, baik dari Indonesia maupun Cina, untuk menghindari konflik. "Kita harus sampaikan bahwa kita tak bermusuhan dengan mereka. Tindakan ini membuat Indonesia seolah disudutkan dan situasi menjadi tak enak," katanya.

YOHANES PASKALIS




Berita terkait

Terpopuler Bisnis: Daftar Pekerja yang Berhak Mendapat THR, 6 Jalan Tol Fungsional Saat Mudik

28 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Daftar Pekerja yang Berhak Mendapat THR, 6 Jalan Tol Fungsional Saat Mudik

Berikut daftar pekerja yang berhak mendapat THR. Cek status magang dan honorer.

Baca Selengkapnya

Tidak Ditenggelamkan, Dua Kapal Illegal Fishing Diserahkan ke Nelayan Banyuwangi

29 hari lalu

Tidak Ditenggelamkan, Dua Kapal Illegal Fishing Diserahkan ke Nelayan Banyuwangi

Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono menyerahkan dua kapal illegal fishing ke nelayan di Banyuwangi, Jawa Timur.

Baca Selengkapnya

Polri Ungkap Modus Kapal Berbendera Malaysia yang Diduga Illegal Fishing di Selat Malaka

51 hari lalu

Polri Ungkap Modus Kapal Berbendera Malaysia yang Diduga Illegal Fishing di Selat Malaka

Baharkam Polri mengamankan kapal berbendera Malaysia di perairan Selat Malaka, Kepulauan Riau, yang diduga menangkap ikan secara ilegal.

Baca Selengkapnya

Polisi Tangkap Kapal Berbendera Malaysia Diduga Illegal Fishing di Selat Malaka

52 hari lalu

Polisi Tangkap Kapal Berbendera Malaysia Diduga Illegal Fishing di Selat Malaka

Penangkapan kapal ikan itu dilakukan setelah petugas mendapat laporan dari masyarakat atas dugaan illegal fishing.

Baca Selengkapnya

Saat Capres Ganjar Pranowo Sindir 3 Purnawirawan Jenderal yang Disebutnya Mencla-mencle

8 Februari 2024

Saat Capres Ganjar Pranowo Sindir 3 Purnawirawan Jenderal yang Disebutnya Mencla-mencle

Ganjar Pranowo bilang ada purnawirawan jenderal yang menyebut jangan memilih calon tertentu karena latar belakangnya tapi kini berbalik arah mendukung

Baca Selengkapnya

Jaksa Agung Sebut 70 Persen Tindak Kejahatan Berasal dari Laut

13 Januari 2024

Jaksa Agung Sebut 70 Persen Tindak Kejahatan Berasal dari Laut

Jaksa Agung mengatakan 13 lembaga yang memiliki kewenangan di laut, masih belum mampu menjaga perarian Indonesia.

Baca Selengkapnya

Ganjar Janji Perkuat Keamanan Laut dan Tenggelamkan Kapal Asing

10 Januari 2024

Ganjar Janji Perkuat Keamanan Laut dan Tenggelamkan Kapal Asing

Bagi Ganjar, sektor laut Indonesia harus mendapatkan penjagaan ekstra terhadap praktik illegal fishing.

Baca Selengkapnya

KKP Tangkap 6 Kapal Illegal FIshing, Salah Satunya Berbendera Malaysia

23 Oktober 2023

KKP Tangkap 6 Kapal Illegal FIshing, Salah Satunya Berbendera Malaysia

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap 1 unit kapal ikan asing dengan bendera Malaysia di Selat Malaka dan lima unit kapal ikan indonesia di WPPNRI 714, Perairan Teluk Tolo, dan Selat Makasar.

Baca Selengkapnya

Tenggelamkan Kapal saat Jadi Menteri, Susi: Kalau Tangkap Orang, Nanti Permalukan Negara

14 Oktober 2023

Tenggelamkan Kapal saat Jadi Menteri, Susi: Kalau Tangkap Orang, Nanti Permalukan Negara

Susi Pudjiastuti mengklaim telah menertibkan ilegal fishing dengan cara sangat santun dan sangat tertib ketika ia menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019.

Baca Selengkapnya

Termasuk Thailand, Ini 4 Negara asal Nelayan yang Sering Mencuri Ikan di Indonesia

17 Mei 2023

Termasuk Thailand, Ini 4 Negara asal Nelayan yang Sering Mencuri Ikan di Indonesia

Mencuri Ikan di negara lain adalah perbuartan kriminal. Indonesia sering menjadi korban.

Baca Selengkapnya