Cerita Badrodin Soal Operasi Ketupat Berubah Jadi Ramadaniya  

Reporter

Editor

Elik Susanto

Senin, 20 Juni 2016 22:02 WIB

Suasana buka bersama Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti bersama para pemimpin redaksi media di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, 20 Juni 2016. Tempo/Rezki A

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti berkisah soal perubahan sandi pengamanan Lebaran, yang semula dikenal dengan Operasi Ketupat kemudian diubah menjadi Operasi Ramadaniya. Menurut Badrodin, pergantian sandi itu berawal dari perintah Presiden Joko Widodo.

"Pak Presiden minta istilah pengamanan Lebaran jangan pakai nama ketupat lagi. Nama itu sudah lama digunakan oleh kepolisian dari dulu sampai sekarang. Presiden minta supaya dibuatkan sandi baru," kata Badrodin dalam acara buka puasa bersama pemimpin media massa di Mabes Polri, Senin, 20 Juni 2016.

Alasan Presiden tak bisa dibantah Badrodin. Sebab, sandi Operasi Ketupat memang terbukti sudah sangat lama dipakai. Jika itu terus digunakan, seolah-olah polisi tidak kreatif membuat sandi baru yang lebih pas. Badrodin mengaku sempat bingung mencari nama yang tepat, mudah diingat, cocok dengan kondisi sekarang, serta indah diucapkan.

"Kebetulan ada tetangga bernama Ramadaniya. Saya kira cocok untuk nama pengamanan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, yang kalau disingkat menjadi Ramadaniya," tutur Badrodin, yang telah menerbitkan Surat Telegram Kapolri Nomor 381/VI/2016 tertanggal 1 Juni tentang perubahan nama sandi operasi dan rencana operasi pengamanan Idul Fitri 1437 Hijriah itu.

Pelaksanaan operasi mulai 30 Juni sampai 15 Juli 2016 tersebut meliputi antisipasi potensi gangguan keamanan yang diutamakan di pusat perbelanjaan, pelabuhan, stasiun, bandar udara, dan terminal, serta pengamanan arus lalu lintas. Operasi ini melibatkan 157.115 personel dan 2.782 pos pengamanan. "Itu gabungan dari Polri, TNI, dan satuan kementerian lain," ucap Badrodin.

Badrodin berpesan, pemimpin Polri bisa berganti setiap saat. Namun pergantian itu tidak boleh mengganggu tugas anggota kepolisian. "Sebab, setiap hari masyarakat menunggu karya nyata polisi, seperti keamanan dan kelancaran lalu lintas," tutur Badrodin, yang masa pensiunnya jatuh pada 24 Juli 2016, saat usianya memasuki 58 tahun.

Sebagai pengganti Badrodin, Presiden Joko Widodo telah menunjuk calon tunggal, yaitu Komisaris Jenderal Tito Karnavian. Saat ini Tito menjabat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

"Pak Presiden Jokowi orangnya ingin serba cepat. Calon pengganti saya sudah diserahkan ke DPR untuk diuji kelayakan dan kepatutan. Bisa jadi, sebelum Lebaran, saya sudah diganti," ujar Badrodin sembari meminta maaf jika ada kesalahan selama memimpin Polri.

REZKI ALVIONITASARI



Berita terkait

Badan Bank Tanah dan Polri Teken MoU Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

1 hari lalu

Badan Bank Tanah dan Polri Teken MoU Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Badan Bank Tanah menandatangani nota kesepahaman dengan Kepolisian tentang sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pengelolaan tanah.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai Polisi Berantas Judi Online Tak Sentuh Bandar Level Atas

1 hari lalu

Pengamat Nilai Polisi Berantas Judi Online Tak Sentuh Bandar Level Atas

Pengamat kepolisian mengatakan problem pemberantasan judi online beberapa waktu lalu marak penangkapan tapi tak sentuh akar masalah.

Baca Selengkapnya

KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

1 hari lalu

KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

Sprindik Eddy Hiariej belum terbit karena Direktur Penyelidikan KPK Brijen Endar Priantoro tak kunjung meneken lantaran ada perintah dari Polri.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Terjunkan 4.266 Personel, Amankan Rapat Pleno Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

4 hari lalu

TNI-Polri Terjunkan 4.266 Personel, Amankan Rapat Pleno Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Sebanyak 4.266 personel gabungan TNI dan Polri mengamankan penetapan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Penangkapan Polisi yang Terlibat Kasus Narkoba Layak Diapresiasi

4 hari lalu

Pengamat Sebut Penangkapan Polisi yang Terlibat Kasus Narkoba Layak Diapresiasi

ISESS sebut penangkapan polisi yang diduga terlibat kasus narkoba perlu diapresiasi.

Baca Selengkapnya

Marak Korban dan Modus Baru: Layanan Pinjol Ilegal Bisa Dihukum 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Triliun

4 hari lalu

Marak Korban dan Modus Baru: Layanan Pinjol Ilegal Bisa Dihukum 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Triliun

Selain 537 entitas pinjol ilegal, Satgas PASTI juga menemukan 48 konten penawaran pinjaman pribadi dan 17 entitas yang menawarkan investasi.

Baca Selengkapnya

Mengenal Tugas Puslabfor Polri, Jenis Investigasi dan Fungsi yang Dilakukannya

4 hari lalu

Mengenal Tugas Puslabfor Polri, Jenis Investigasi dan Fungsi yang Dilakukannya

Puslabfor Polri melakukan investigasi kebakaran di Mampang, Jakarta yang mengakibatkan 7 lorban meninggal. Apa saja tugas Puslabfor?

Baca Selengkapnya

Cara Perpanjang SKCK 2024 Lewat Aplikasi Presisi Polri dan Biayanya

5 hari lalu

Cara Perpanjang SKCK 2024 Lewat Aplikasi Presisi Polri dan Biayanya

Tata cara perpanjang SKCK 2024 secara online bisa dilakukan melalui aplikasi PRESISI POLRI Super App. Ketahui syarat dan biaya terbarunya.

Baca Selengkapnya

Buka Rakernis di Surabaya, Kadiv Humas Polri: Kepercayaan Masyarakat adalah Harga Mati

5 hari lalu

Buka Rakernis di Surabaya, Kadiv Humas Polri: Kepercayaan Masyarakat adalah Harga Mati

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, ke depan bakal banyak tantangan yang akan dihadapi polisi dan masyarakat.

Baca Selengkapnya

Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2024, Sebanyak 7.783 Personel Gabungan Berjaga di MK

6 hari lalu

Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2024, Sebanyak 7.783 Personel Gabungan Berjaga di MK

7.000 lebih personel gabungan Polri-TNI berjaga di MK pada hari ini.

Baca Selengkapnya