TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan membenarkan rencana pengadaan satelit pertahanan oleh pemerintah Indonesia. Satelit tersebut dibutuhkan untuk mengamankan slot Satelit 123 Bujur Timur yang tengah kosong.
"Itu sedang diproses, tapi terlalu early kalau mau saya komentari sekarang," ujar Luhut di kantornya, Jakarta, Selasa, 14 Juni 2016. Luhut tak berkomentar mengenai alokasi anggaran yang akan dikeluarkan, juga tahap pengadaannya.
Kementerian Pertahanan memprogramkan pengadaan satelit keamanan yang menelan anggaran sekitar US$ 849,33 juta. Proyek sudah dikucuri anggaran sebesar Rp 1,3 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016. Namun Manajer Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Apung Widadi menganggap pengadaan satelit itu harus melalui kajian lebih dulu. (Baca: Fitra Sebut Anggaran Pengadaan Satelit Kemenhan Kemahalan)
Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan Marsekal Muda M. Syaugi, Senin kemarin, mengatakan slot satelit 123 Bujur Timur yang kosong harus segera diisi. Pengamanan slot satelit itu didasari arahan dari Presiden Joko Widodo kepada Kementerian Pertahanan.
Penempatan satelit perlu ditempatkan di slot itu hingga Indonesia memiliki satelit sendiri. "Ada aturan main. Kalau dalam waktu tertentu tidak diisi, akan hilang," ujar Syaugi di gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk bisa memiliki satelit sendiri, kata Syaugi, butuh waktu tiga-empat tahun. Slot kosong akan diisi satelit yang disewa. Anggaran untuk uang muka sewa diperkirakan mencapai US$ 2,5 juta. "Nanti kami minta kepada Kementerian Keuangan."
