TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung memberi sinyal bahwa nama calon Kepala Kepolisian RI akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia menyatakan sejumlah faktor untuk mengumumkan calon Kapolri sudah mulai terpenuhi.

"Ini sudah pada fase untuk Presiden Joko Widodo (memutuskan dan mengumumkan)," ujar Pramono saat ditemui wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa, 16 Juni 2016.

Menurut Pramono, masa penentuan dan pengumuman calon Kapolri makin dekat. Salah satu dasarnya, Komisi Kepolisian Nasional sudah memberi sejumlah nama calon. Selain itu, Polri sudah mulai menyiapkan hasil rapat Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) untuk dikirim kepada Presiden Joko Widodo.

Pada satu sisi, ucap Pramono, Presiden Jokowi sudah menerima banyak masukan perihal siapa yang pantas menjadi Kapolri. Dengan begitu, Presiden tinggal menentukan waktu yang tepat untuk memutuskan dan mengumumkannya. Penetapan Kapolri menjadi hak prerogatif presiden.

"Terus terang, beliau sudah memanggil banyak orang, mendengar berbagai pihak. Nah, soal kapannya, hanya Presiden Joko Widodo yang tahu," tuturnya.

Pramono enggan menjelaskan berapa nama dan siapa saja yang sedang dipertimbangkan Jokowi sebagai calon Kapolri. Menurut dia, tak elok hal itu dijawab sekarang.

Hal serupa berlaku untuk penentuan opsi perpanjangan atau regenerasi. Pramono mengatakan, jika ia menyebutkan aturan apa saja yang akan dijadikan acuan untuk perpanjangan masa jabatan Kapolri, akan ada banyak pihak yang langsung menyimpulkan bahwa Jokowi memperpanjang jabatan Badrodin Haiti.

"Itu bisa menimbulkan polemik. Itu kewenangan Presiden. Saya tidak mau berpolemik dan tidak perlu ada polemik," ucap Pram.

Di masyarakat, hal itu sedang ramai menjadi bahan pembicaraan, apakah Jokowi memperpanjang masa jabatan Badrodin Haiti atau menggantinya dengan jenderal bintang tiga lain, seperti Komisaris Jenderal Budi Waseso atau Budi Gunawan.

Presiden Joko Widodo memiliki dasar hukum yang memungkinkannya memperpanjang masa jabatan Badrodin. Selain itu, Presiden diperbolehkan menolak calon yang diajukan Komisi Kepolisian Nasional.

Namun tidak sedikit yang mendukung Badrodin diganti. Dewan Perwakilan Rakyat, misalnya, masih kompak mendukung Budi Gunawan menjadi Kapolri. Sebelumnya, Budi Gunawan gagal menjadi Kapolri karena tersandung statusnya sebagai tersangka korupsi di KPK.

ISTMAN M.P.