Wali Kota Serang Haerul Jaman memberikan tanggapan tentang razia yang dilakukan Satpol PP Kota Serang terhadap warung yang buka pada siang pada bulan Ramadan. TEMPO/Darma Wijaya
TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Kebangkitan Bangsa, Maman Imanulhaq, mengatakan protes keras di masyarakat akibat penutupan warung makan sewenang-wenang saat Ramadan harus dijadikan momentum oleh pemerintah untuk menangani intoleransi dalam menjalankan agama.
"Kasus ini harus jadi momentum pemerintah pusat untuk bertindak tegas, serius, dan cepat dalam menangani kasus peraturan daerah dan aparat pemda yang diskriminatif," kata Maman dalam keterangan tertulisnya yang diterima Tempo hari ini, 13 Juni 2016.
Pernyataan anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat itu menanggapi geger di dunia maya dan media massa tentang penyitaan terhadap warung makan milik Saeni di Serang, Banten, oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) karena buka pada siang hari saat Ramadan.
Penggalangan donasi pun marak. Salah satu inisiator donasi adalah komika Dwika Putra. Dalam akun Twitter pribadinya, ia mengatakan telah mengumpulkan Rp 265,5 juta dari 2.427 donatur. Bahkan, Presiden Joko Widodo secara pribadi menyumbang Rp 10 juta kepada Saeni.
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah membuat pernyataan agar aparat pemerintah daerah tak usah berlebihan.
Menurut Maman, penggalangan donasi dan pernyataan pejabat hanya akan menjadi diskursus bila tidak ada tindakan tegas. Ia bahkan berpendapat, kasus Saeni harus dibawa ke ranah hukum sebab melanggar konstitusi yang menyebut setiap warga negara berhak bermata pencarian. "Harus ada hukuman yang tegas. Misalnya, Satpol PP diberi sanksi dan hukuman yang tegas, bupati mencabut imbauan yang diskriminatif dan pemda mengganti kerugian kepada rakyat yang dirugikan," ujar Maman.
Sikap tegas pemerintah, Maman meneruskan, bisa menjadi pesan penting bahwa mereka memang serius menangani aturan daerah yang diskriminatif. "Ini akan memberi efek jera atas kesewenang-wenangan, sekaligus juga teguran keras bagi elite pemda yang semena-mena membuat aturan," ujar Maman Imanulhaq.
