Sejumlah pelajar ikuti upacara dalam Peringatan Hari Pendidikan Nasional di Kementerian Pendidikan Dasar & Menengah dan Kebudayaan, Jakarta, 2 Mei 2016. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi X Bidang Pendidikan Dewan Perwakilan Rakyat, Jefirstson Riwu Kore, menolak pemotongan anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Rencananya, anggaran Kementerian sebesar Rp 42,7 triliun akan dipotong Rp 6,6 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016.
"Kalau ada pengurangan anggaran, pemerintah harus selektif terhadap pemotongan itu. Jangan semua kementerian dan lembaga dikurangi dengan besaran potongan yang sama. Saya tidak setuju ada pemotongan anggaran di Kemendikbud," ujar Jefri—sapaan akrab Jefirstson—dalam keterangan tertulisnya, Ahad, 12 Juni 2016.
Politikus Partai Demokrat itu meminta pengurangan anggaran diberlakukan pada bidang lain, bukan bidang pendidikan. Dia pun menyarankan pemerintah memotong anggaran di bidang infrastruktur. "Pemerintah harus punya pemikiran akan pentingnya pendidikan untuk kemajuan bangsa," tuturnya.
Menurut Jefri, pemotongan anggaran Kementerian Pendidikan akan berimbas pada penyediaan biaya pendidikan di daerah. Padahal sumbangan untuk anak didik di daerah sangat penting bagi masyarakat. Dia mengatakan pemotongan tersebut akan menyalahi fungsi pendidikan.
Jefri pun meminta pemerintah lebih selektif dalam memotong anggaran kementerian dan lembaga dalam RAPBNP 2016. Setiap kementerian dan lembaga memiliki fungsi yang berbeda-beda. "Kalau nanti anggaran Kemendikbud dipotong, banyak substansi yang tidak dapat dikerjakan oleh mereka," ucapnya.
Pemerintah akan memangkas anggaran Kementerian Pendidikan sebesar Rp 6,6 triliun. Di sisi lain, pemerintah menganggarkan Rp 1 triliun untuk pembangunan infrastruktur Asian Games di bawah Kementerian Pekerjaan Umum.
Selain itu, Kementerian Pertahanan mendapat tambahan anggaran sebesar Rp 1,3 triliun untuk proyek satelit keamanan. Badan Intelijen Negara, Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Pemeriksa Keuangan, Kepolisian RI, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga akan menerima suntikan anggaran.
