TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso menampik anggapan isu komunis yang muncul belakangan ini adalah skenario politik yang diembuskan untuk kepentingan tertentu. Isu itu sempat berujung pada perbedaan pendapat di masyarakat, kalangan aktivis, dan purnawirawan TNI, bahkan di antara menteri.

Perbedaan pendapat terlihat, salah satunya, dari pelaksanaan dua simposium tragedi 1965, oleh dua pihak yang berbeda pendapat. "Simposium itu kan inisiatif masyarakat. Saya melihat dari sisi positif saja," ujar Sutiyoso saat dihubungi Tempo, Kamis, 9 Juni 2016.

Menurut Sutiyoso, pelaksanaan simposium 1965 dan munculnya peristiwa terkait, seperti pemberangusan buku beraliran kiri dan wacana penggalian makam massal dipicu oleh kekhawatiran terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI). "Masyarakat takut komunis lahir lagi," kata dia.

Salah satu perbedaan isu PKI terjadi di antara Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. Luhut menginginkan adanya rekonsiliasi dan menggagas penggalian makam korban 1965 untuk mematahkan anggapan adanya keterlibatan pemerintah dalam pembantaian massal dalam tragedi 1965. Ryamizard menolak ide itu karena khawatir akan menimbulkan keributan baru di masyarakat.

Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ahmad Basarah, pada 3 Juni lalu, sempat meminta keterlibatan BIN untuk menyelidiki penyebar munculnya isu komunis. Menurut Ahmad, perlu melihat latar belakang isu tersebut. BIN, kata dia, bisa mencari akar persoalan sekaligus mengidentifikasi motifnya, apakah pergerakan itu murni oleh komunis atau pihak yang punya kepentingan politik.

Pendapat Basarah tak jauh berbeda dengan opini Komandan Bantuan Anshor Serbaguna (Banser) Nahdlatul Ulama Kabupaten Blitar, Imron Rosadi. Dia mencurigai ada pihak yang memprovokasi korban peristiwa 1965 baik di kalangan PKI maupun NU untuk menimbulkan kegaduhan politik.

Anggapan-anggapan itu, menurut Sutiyoso, terlalu berlebihan. Jika PKI terbukti bangkit kembali, ia mengatakan, pemerintah sudah memiliki cara untuk mengatasinya. "Kami dari pemerintah sudah bisa menilai sejauh mana gerakan mereka (PKI), dan kami sudah menyikapinya secara terukur," ujarnya.

YOHANES PASKALIS