TEMPO.CO, Jakarta - World Resources Institute (WRI) Indonesia menggunakan Platform Baru Interaktif untuk Data Iklim (PINDAI) guna memantau pelaksanaan komitmen pengurangan emisi gas rumah kaca per provinsi di Indonesia.

"Data yang terbuka, terbaru, dan komprehensif yang tersedia bagi publik adalah prasyarat bagi pengelolaan pembangunan yang partisipatif," kata Direktur WRI Indonesia Nirarta Samadhi di Jakarta, Selasa, 7 Juni 2016.

Penggunaan PINDAI, menurut dia, mendukung transparansi pelaksanaan komitmen iklim pemerintah daerah. Publik, Nirarta melanjutkan, bisa ikut mengawasi pelaksanaan komitmen penurunan emisi dan aksi iklim pemerintah lewat data serta analisis iklim yang bisa diakses di http://wri.org/pindai.

Deputi Bidang Kajian dan Pengelolaan Program Prioritas Kantor Staf Presiden Yanuar Nugroho mengatakan transparansi dan akuntabilitas adalah fondasi utama demokrasi modern, dan pembangunan berkelanjutan dibangun dengan prinsip tersebut. Tanpa akses terhadap data, menurut Yanuar, publik tidak dapat memantau kemajuan program pemerintah. Dengan demikian, tidak akan ada akuntabilitas dalam penerapan program-program tersebut, termasuk dalam kaitannya dengan aksi iklim.

Kantor Staf Presiden, menurut Yanuar, mendukung penuh inisiatif masyarakat sipil untuk meningkatkan kualitas data iklim di Indonesia, seperti platform PINDAI yang sejalan dengan komitmen Inisiatif Satu Data. Dalam Kontribusi Nasional yang Diniatkan (INDC), yang disampaikan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia berjanji menurunkan emisi 29 persen pada 2030 atau 41 persen jika terdapat bantuan internasional. Pada pencapaian target penurunan emisi nasional, 34 provinsi di Indonesia memainkan peran penting.

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) memberikan mandat kepada setiap provinsi untuk mengajukan dan melaksanakan rencana aksi iklim lewat Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Platform Interaktif untuk Data Iklim memungkinkan pengguna dari institusi pemerintah, swasta, akademis, media, dan masyarakat sipil memantau emisi di tingkat provinsi dan berperan aktif melawan perubahan iklim. Pengguna akan dapat menelusuri, memantau, dan membandingkan sejarah emisi dan proyeksi emisi, rencana aksi iklim, serta data dan informasi iklim lainnya di 34 provinsi di Indonesia.

ANTARA