Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayor Jenderal Purnawirawan Kivlan Zen di sela-sela Simposium Anti PKI di Balai Kartini Jakarta, 1 Juni 2016. TEMPO/Arkhe
TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat Mayor Jenderal Purnawirawan Kivlan Zen mendesak pemerintah memperhatikan rekomendasi yang baru saja dihasilkan Simposium Anti-Partai komunis Indonesia. Simposium berdurasi dua hari itu digagas oleh kelompok purnawirawan TNI dan organisasi masyarakat, yang tak puas pada hasil simposium tragedi 1965 versi pemerintah.
Kivlan secara khusus meminta Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mempertimbangkan sembilan butir rekomendasi simposium anti-PKI. "Kalau Menkopolhukam Luhut tak mempertimbangkan rekomendasi simposium ini, dia mengkhianati para seniornya," kata Kivlan seusai simposium yang digelar di Balai Kartini, Jakarta, Kamis, 2 Juni 2016.
Rekomendasi baru itu, menurut Kivlan, akan menjadi penyeimbang simposium 1965 lalu, yang oleh sejumlah pihak, khususnya purnawirawan TNI, dianggap terlalu berat sebelah.
Kivlan pun sempat mengaku akan memberi pemahaman soal komunisme kepada Luhut. "Ngajarin bahwa PKI ada dan biar dia tahu.”
Lebih dalam, Kivlan menuding PKI telah bangkit dan dipimpin Wahyu Setiaji, yang merupakan anak Nyoto, Wakil Ketua CC PKI. Struktur PKI pimpinan Wahyu sudah mulai bergerak dengan dukungan 15 juta orang.
Kivlan yang mengaku memiliki informan mengatakan kantor PKI sudah tersebar di seluruh daerah, termasuk di Jakarta. PKI akan muncul dengan 100 ribu senjata dari Cina yang disebarkan kepada pengikutnya. Senjata itu sudah ada sejak lama dan baru akan digunakan. "Tidak dipakai karena saat itu gerakannya ketahuan," katanya.
