Ekspresi Gubenur Lemhanas yang baru, Agus Widjojo, usai dilantik di Istana Negara, Jakarta, 15 April 2016. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional Agus Widjojo berkeyakinan bahwa penyelenggaraan Simposium Nasional Anti-Partai Komunis Indonesia pada 1-2 Juni tidak akan mempersulit rekonsiliasi bagi korban kekerasan masa lalu. Rekonsiliasi menjadi rekomendasi penyelenggaraan Simposium Membedah Tragedi 1965 di Hotel Aryaduta, Jakarta, pada April 2016.
Agus menyatakan dua simposium tersebut bertujuan sama. Namun, kata dia, ada perbedaan penafsiran, termasuk dalam upaya rekonsiliasi masa lalu. "Hanya ada detail penafsiran yang berbeda karena tidak dikomunikasikan. Tapi apa yang dituju simposium di Aryaduta dan yang ini hakikatnya sama," katanya di Balai Kartini, Rabu, 1 Juni 2016.
Ia menegaskan, rekonsiliasi yang diinginkan tidak hanya rekonsiliasi dengan korban PKI. Namun, ia menambahkan, rekonsiliasi harus dipandang dalam konsep yang luas dengan berbagai pihak yang terkait satu sama lain. "Rekonsiliasi juga tidak berarti memberikan peluang bagi komunisme untuk kembali lahir," ujarnya.
Nantinya, ia menyerahkan hasil rekomendasi dua simposium tersebut kepada pemerintah. Apabila terjadi saling sanggah pendapat dalam rekomendasi, menurut dia, itu adalah hal yang wajar. Namun ia berharap dapat bersinergi dalam menyusun kebijakan. "Ini akan memperkaya khazanah pemerintah," tuturnya.
Simposium Nasional bertajuk “Mengamankan Pancasila dari Bahaya PKI dan Ideologi Lain” dibuka secara resmi oleh mantan Wakil Presiden Try Sutrisno hari ini. Sekitar 49 organisasi hadir pada pembukaan.
