TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Presiden Joko Widodo, Johan Budi Sapto Pribowo, menanggapi kabar bahwa Partai Golkar sudah menyiapkan tiga kadernya untuk menjadi menteri jika reshuffle kabinet benar terjadi. Menurut Johan, posisi untuk kader Golkar malah belum pernah disinggung dalam rapat oleh Presiden Joko Widodo.

"Presiden belum pernah menyinggung soal reshuffle maupun memberikan jatah (posisi menteri) kepada partai politik," ujar Johan kepada Tempo, Senin, 30 Mei 2016. Sebelumnya, beredar nama-nama kader Golkar yang akan diajukan sebagai calon menteri di Kabinet Kerja. Mereka adalah Idrus Marham, Airlangga Hartarto, dan Satya W. Yudha.

Ketua Umum Golkar, Setya Novanto, mengakui bahwa dirinya sudah menyiapkan sejumlah orang apabila perombakan kabinet benar terjadi. Namun, Setya enggan mengkonfirmasi apakah kader terbaik itu adalah Idrus, Airlangga, ataupun Setya.

Johan menegaskan bahwa kursi untuk kader partai pendukung pemerintah baru adalah hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu, selama belum disinggung, maka belum ada kepastian terkait reshuffle maupun ketersedian posisi menteri untuk kader parpol.

"Karena memilih dan mengangkat menteri adalah kewenangan Presiden. Presiden punya hak prerogratif soal penunjukan menteri," ujar Johan mengakhiri.

Perombakan Kabinet Kerja dinilai sudah menjadi kebutuhan sehingga tak perlu ditunda-tunda lagi. Menurut pengamat politik senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Ikrar Nusa Bhakti, Presiden Joko Widodo sudah mengetahui bagaimana kinerja para menteri.

Secara politik, menurut Ikrar, dukungan partai politik sudah kuat apalagi setelah Partai Golkar menyelesaikan konflik internal dan menyaatakan mendukung pemerintah. “Sekarang saatnya Presiden Jokowi melakukan reshuffle,” katanya kepada Tempo, akhir pekan lalu.

Ikrar menjelaskan, beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sudah menyinggung kinerja beberapa menterinya. Publik pun sudah menyoroti kerja menteri-menteri. Ikrar mencontohkan, ada masalah rekrutmen pendamping desa di Kementerian Desa, Transmigrasi, dan Daerah Tertinggal lalu masalah Blok Masela kemudian kinerja Kementerian. “Presiden mesti melihat siapa menteri yang gede bacotnya doang,” ucap Ikrar.

Adapun soal dukungan politik, dia menuturkan, Golkar sebagai pemenang ke 2 Pemilu 2014 memberikan tawaran yang tinggi kepada Presiden Jokowi. Menurut Ikrar, tawaran itu cukup melegakan untuk kemapanan politik yakni keluar dari Koalisi Putih (KMP) dan akan mencalonkan Jokowi dalam Pemilihan Presiden 2019.

Golkar secara tak langsung membubarkan koalisi pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada Pilpres 2014 itu dengan menyatakan mundur dari KMP. Sebab, kekuatan politik KMP jadi berkurang. Bahkan, Partai Amanat Nasional yang lebih dulu menyatakan ingin bergabung dengan pemerintah tak pernah menyatakan mundur dari KMP.

Ikrar pun berharap, Presiden Jokowi mempertahankan komposisi zaken kabinet (kabinet ahli) yang mayoritas dari kalangan profesional, yakni 14 menteri dari partai dan 20 dari profesional. Dengan kata lain, jumlah menteri dari partai dan profesional tak perlu diutak-atik. "Sudah pas komnposisinya."

JOBPIE SUGIHARTO | ISTMAN MP