TEMPO.CO, Denpasar - Puluhan ribu masyarakat dari semua kabupaten di Bali mengadakan aksi long march menolak reklamasi Teluk Benoa, Minggu, 29 Mei 2016. Massa berjalan kaki dari Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar, menuju bundaran pusat Desa Pakraman Renon.
Gerakan masyarakat Bali ini sekaligus mengiringi deklarasi secara resmi Desa Pakraman Renon untuk menolak reklamasi di Teluk Benoa. Saat ini sudah 36 desa adat di Bali yang secara tegas menyatakan menolak reklamasi Teluk Benoa.
Koordinator Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBALI), I Wayan 'Gendo' Suardana, dalam orasinya, mengatakan gerakan rakyat menolak reklamasi Teluk Benoa menjelang tahun keempat ini akan terus gencar dilakukan. "Tidak ada pilihan selain terus maju. Kami akan upayakan terus setiap pekan turun ke jalan. Dalam minggu-minggu ini, Desa Adat Kesiman dan Pedungan akan segera mendeklarasikan sikapnya," kata Gendo.
"Hari ini, kami menguasai dan menduduki jalanan. Suatu hari , kami akan duduki kantor Gubernur Bali, kantor DPRD, karena tidak bisa melindungi rakyatnya," ujarnya.
Gendo menuturkan, jika Gubernur Bali Made Mangku Pastika benar-benar peduli terhadap aspirasi rakyat, seharusnya ia sudah menghentikan rencana reklamasi proyek PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI), jaringan bisnis milik taipan Tomy Winata. "Gerakan puputan Teluk Benoa adalah spirit pembelaan secara habis-habisan untuk Teluk Benoa yang harus dijaga martabatnya," tuturnya.
Ditemui seusai orasi, Gendo menjelaskan soal puputan gerakan menolak reklamasi Teluk Benoa. "Puputan adalah bentuk itikad bahwa kami akan berjuang habis-habisan apa pun risikonya. Gerakan ini selalu mengedepankan cara-cara damai," katanya.
BRAM SETIAWAN
Berita terkait
Rini Soemarno Klaim Reklamasi Pelabuhan Benoa Tak Ada Masalah
10 September 2019
Menteri BUMN Rini Soemarno mengklaim proyek penataan kawasan atau reklamasi Pelabuhan Benoa sudah berjalan sesuai koridor.
Baca SelengkapnyaAlasan Anies Terbitkan IMB Ratusan Bangunan di Pulau Reklamasi
14 Juni 2019
Gubernur DKI Anies Baswedan menjelaskan alasannya menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan ratusan bangunan di area Pantai Maju (Pulau D) proyek reklamasi
Baca SelengkapnyaBegini Aktivitas di Ruko Pulau Reklamasi Jakarta
13 Juni 2019
Ruko-ruko di Pulau D atau Pantai Maju di wilayah pulau reklamasi tampak sepi aktivitas.
Baca SelengkapnyaProyek Jembatan Pulau Reklamasi, Apa Saja Rekomendasi Teknisnya?
27 Februari 2019
Kadin Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang Slamet Budi Mulyanto mengatakan telah mengoreksi konstruksi jembatan ke pulau reklamasi.
Baca SelengkapnyaKajian Tanggul Laut Libatkan Ahli dari Belanda, Korea dan Jepang
11 Desember 2018
Staf Khusus Menteri PUPR, Firdaus Ali, mengklaim groundbreaking National Capital Integrated Coastal Development atau tanggul laut mulai tahun 2020.
Baca Selengkapnya3 Pulau Reklamasi Dikuasai DKI, Anies Baswedan Siapkan Nama Baru
24 November 2018
Anies Baswedan akan mengumumkan nama baru dari tiga pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan Tugaskan Jakpro Kelola Reklamasi, Dinilai Prematur
24 November 2018
Gubernur Anies Baswedan menugaskan Jakarta Propertindo mengelola tiga pulau meski belum ada Perda Reklamasi Teluk Jakarta.
Baca SelengkapnyaDPRD DKI Ingatkan Anies Dua Poin Raperda Reklamasi, Soal Apa?
3 Oktober 2018
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono mengatakan ada 2 poin perlu diperhatikan Pemprov DKI Jakarta soal revisi raperda reklamasi.
Baca SelengkapnyaDPRD DKI Minta Revisi Raperda Reklamasi Rampung Tahun Ini
2 Oktober 2018
Ada dua raperda yaitu zonasi wilayah pesisir dan pulau kecil (RZWP3K, serta raperda kawasan pantura.
Baca SelengkapnyaNasib 4 Pulau Reklamasi, Marco: Tunggu Kajian Dampak Lingkungan
29 September 2018
Ketua TGUPP jelaskan hasil kajian akan berikan kisi-kisi ilmiah tentang masa depan pulau-pulau reklamasi yang terlanjur ada.
Baca Selengkapnya