Senjata Santoso Dipasok dari Kelompok Abu Sayyaf

Reporter

Rabu, 25 Mei 2016 23:03 WIB

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Boy Rafly Amar. ANTARA/Didan

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Mabes Polri, Brigadir Jenderal Boy Rafli Amar, membenarkan kelompok teroris Mujahiddin Indonesia Timur (MIT), yang dipimpin Santoso alias Abu Wardah, menerima pasokan senjata dari Filipina Selatan. Ia menduga, senjata itu adalah kiriman dari kelompok separatis Filipina, Abu Sayyaf.

"Memang benar kegiatan terorisme di Poso senjatanya dipasok dari sana (Filipina). Ada dari Tawi-tawi, dari Nunukan, ada juga dari Jakarta," Kata Boy di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 25 Mei 2016.

Boy menuturkan jalur masuk senjata yang digunakan kelompok ini disinyalir bermula dari General Santos Island menuju Sangatta Laut, kemudian masuk ke Sulawesi Utara menuju Poso, Sulawesi Tengah.

"Itu adalah jalur-jalur distribusi senjata dari Filipina Selatan dan sudah terungkap," katanya.

Kesimpulan tersebut, kata Boy, didapat dari hasil pendataan senjata yang pernah disita serta keterangan dari empat anggota Santoso yang tertangkap dalam keadaan hidup.

"Bahkan, senjata pernah kita temukan ada lambang Philippine Police. Bisa jadi senjata di kepolisian di sana dicuri atau apakah hasil penjualan ilegal atau perampasan. Kami tidak tahu," ucapnya.

Sejak Januari lalu, Polri menggelar operasi Tinombala di Pegunungan Poso. Operasi ini bertujuan untuk mengejar dan menangkap kelompok teroris pimpinan Santoso. Saat ini digelar operasi Tinombala ketiga, setelah sebelumnya pernah diperpanjang.

Operasi Tinombala adalah kelanjutan dari Operasi Camar Maleo. Saat ini, diperkirakan, anggota kelompok tersisa 22 orang. Satu di antaranya berasal dari suku Uighur.

INGE KLARA SAFITRI

Berita terkait

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

14 jam lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

2 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

2 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

2 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

2 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya