Rizal Ramli Tuding Pejabat Papua Tilap Duit Pemerintah

Reporter

Selasa, 24 Mei 2016 18:52 WIB

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan), dan Menko Kemaritiman Rizal Ramli (kedua kiri) berjalan menuju pesawat kepresidenan di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, 17 April 2016. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Bandung - Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli mengatakan rencana pembuatan 24 pelabuhan baru di wilayah Indonesia bagian timur dapat berimbas baik bagi pembangunan di Papua. Namun ia mengatakan hal itu tidak akan terjadi jika banyak pejabat Papua yang masih melakukan kebiasaan buruk menggarong duit bantuan dari pemerintah pusat.

Rizal mengatakan kemajuan di Papua dapat ikut terdongkrak jika poros maritim di Indonesia timur dapat terwujud. Selain itu, kata Rizal, pemerintah pusat sebenarnya telah memberi bantuan berupa uang kepada masyarakat Papua setiap tahun. "Nilainya sebesar 32 triliun. Kalau dibagikan langsung, setiap warga Papua bisa dapat Rp 10 juta per orang," ujar Rizal dalam sesi tanya-jawab dalam acara Jambore Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi di Aula Telkom University, Kabupaten Bandung, Selasa, 24 Mei 2016.

Menurut mantan aktivis itu, bantuan tersebut nilainya berkali- kali lebih besar dibanding subsidi di wilayah Indonesia lainnya. "Tapi ternyata bantuan itu tidak sampai. Di Papua, sekolah masih banyak yang jelek, puskesmas enggak ada. Itu gara-gara duit bantuan pusat banyak yang dikorupsi oleh pejabat Papua," kata Rizal.

Di hadapan 4.000 peserta yang berasal dari berbagai penjuru Indonesia, Rizal mengajak supaya pengusaha-pengusaha muda, terutama yang berasal dari Papua, melawan pejabat-pejabat di sana yang korup. "Mari kita lawan pejabat korup di Papua. Setidaknya, uang bantuan Rp 10 juta per kepala itu minimal sampai Rp 5 juta (setengahnya)," tuturnya.

Rizal menuding bahwa duit bantuan pemerintah untuk warga Papua itu lari ke berbagai tempat hiburan di Jakarta dan Manado. "Silakan kalian main ke daerah hiburan malam di Jakarta. Banyak pejabat maupun bupati Papua sering di sana. Banyak pejabat yang tinggal di Jakarta atau Manado ketimbang ngurusin daerahnya," ujar Rizal.

Ia berpendapat, praktek korupsi dan suap para pejabat Papua adalah penyebab masih terpuruknya wilayah Indonesia bagian paling timur tersebut. "Harus ada revolusi mental di Papua," katanya.

Rizal berpesan kepada para pengusaha muda itu supaya tidak mencontoh kebiasaan buruk sebagian pejabat Papua. Rizal mengatakan, bukan rahasia umum jika pejabat Papua punya kebiasaan minum yang buruk. "Banyak pejabat Papua yang mabuk pada jam kerja. Minum boleh. Saya juga suka minum wine, tapi malam," katanya.

HISYAM LUTHFIANA

Berita terkait

Cerita Luhut Sakit dan Tawaran Pemulihan dari Menlu Singapura

11 Oktober 2023

Cerita Luhut Sakit dan Tawaran Pemulihan dari Menlu Singapura

Cerita Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang sakit hingga mendapat tawaran pemulihan dari Menlu Singapura.

Baca Selengkapnya

Hari Pelaut Sedunia: Mengenal Pengertian Ekonomi Maritim

27 Juni 2023

Hari Pelaut Sedunia: Mengenal Pengertian Ekonomi Maritim

Ekonomi maritim Indonesia memiliki potensi besar bagi perekonomian nasional. Apakah itu ekonomi maritim?

Baca Selengkapnya

Buka Prodi Metalurgi dan Material, Unhas Gandeng Kemenkomarves

14 April 2023

Buka Prodi Metalurgi dan Material, Unhas Gandeng Kemenkomarves

Unhas menggandeng Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk membuka prodi Metalurgi dan Material.

Baca Selengkapnya

Dilaporkan ke KPK, Bupati Cianjur: Fokus Kerja Membantu Rakyat

27 Desember 2022

Dilaporkan ke KPK, Bupati Cianjur: Fokus Kerja Membantu Rakyat

Bupati Cianjur, Herman Suherman, menanggapi pelaporan dirinya dalam dugaan penyelewengan bantuan asing untuk gempa bumi Cianjur ke KPK

Baca Selengkapnya

Luhut: Jika Ditanya Kapan Hidup Paling Bahagia, Saya Jawab saat Masih Jadi Tentara

8 Oktober 2022

Luhut: Jika Ditanya Kapan Hidup Paling Bahagia, Saya Jawab saat Masih Jadi Tentara

Luhut mengaku titik yang paling membuatnya bungah adalah saat menjadi tentara.

Baca Selengkapnya

Dunia Melihat Indonesia sebagai Negara Super Power Mini, Apa Maksud Luhut

28 September 2022

Dunia Melihat Indonesia sebagai Negara Super Power Mini, Apa Maksud Luhut

Luhut Binsar Panjaitan menceritakan beberapa pakar ekonomi di Amerika Serikat memuji kondisi perekonomian Indonesia.

Baca Selengkapnya

Korea-Indonesia MTCRC Jalin Kerja Sama Maritim dengan UNHAS

3 Agustus 2022

Korea-Indonesia MTCRC Jalin Kerja Sama Maritim dengan UNHAS

Korea-Indonesia Marine Technology Cooperation Research Center (MTCRC) memperluas kerja sama dengan instansi pendidikan Universitas Hasanuddin (UNHAS).

Baca Selengkapnya

Gandeng ACT Salurkan Daging Kurban, DKI: Sebatas Undangan

7 Juli 2022

Gandeng ACT Salurkan Daging Kurban, DKI: Sebatas Undangan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan kerja sama dengan Aksi Cepat Tanggap (ACT) untuk penyaluran daging kurban tahun ini baru sebatas undangan.

Baca Selengkapnya

ACT Sering Kerja Sama dengan Pemprov DKI, Wagub: Selama Ini Tak Bermasalah

4 Juli 2022

ACT Sering Kerja Sama dengan Pemprov DKI, Wagub: Selama Ini Tak Bermasalah

Beberapa program ACT yang bekerja sama dengan Pemprov DKI di antaranya Jakarta Care Line, pendistribusian daging kurban, dan Wakaf UKM

Baca Selengkapnya

LPDP Buka Beasiswa di Central South University Cina, Kuota 50 Orang

27 Mei 2022

LPDP Buka Beasiswa di Central South University Cina, Kuota 50 Orang

LPDP membuka pendaftaran beasiswa untuk program S2 di School of Metallurgy and Environment, Central South University Cina. Cek syarat dan tahapannya.

Baca Selengkapnya