Ketua Umum PSSI, La Nyalla Mattalitti saat menemui Komisi X DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selatan, 20 April 2015. Kujungan PSSI tersebut perihal pembekuan yang dilakukan Kemenpora terhadap PSSI. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Yudisial menyatakan masih menunggu laporan dari masyarakat untuk bisa memeriksa hakim yang menyidangkan permohonan praperadilan La Nyalla Matalitti. Menurut Komisioner Komisi Yudisial, Maradaman Harahap, laporan masyarakat menjadi dasar lembaga pengawas hakim itu untuk melakukan pemeriksaan.
“Kalau ada laporan, tentu ditindaklanjuti. Tapi saat ini kami tidak memeriksa hakim dan belum dirapatkan,” ujar Maradaman saat dihubungi Tempo, Senin, 23 Mei 2016.
Maradaman menuturkan, Komisi Yudisial merupakan lembaga yang bersifat pasif, sehingga harus menunggu laporan publik terlebih dulu untuk memantau dan mengusut peradilan. “Itu pun bila La Nyalla kembali disidik dan kembali mengajukan praperadilan,” katanya.
Ketua Bidang Hubungan Antarlembaga dan Layanan Informasi Komisi Yudisial, Farid Wajdi, mengatakan pihaknya terus memantau persidangan La Nyalla hingga praperadilan ketiga. Komisi Yudisial menempatkan dua pemantau untuk merekam persidangan. “Kami belum mendapat laporan hasil pemantauan. Masih berkoordinasi,” ujar Farid.
La Nyalla, tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, kembali menang dalam praperadilan di Pengadilan Negeri Surabaya, kemarin. Praperadilan tersebut diajukan oleh Muhammad Ali Affandi, anak La Nyalla.
Dalam putusan praperadilan, hakim tunggal Mangapul Girsang mengatakan penyidikan dugaan korupsi dana hibah Kadin Jawa Timur 2011-2014 dengan tersangka La Nyalla tidak sah. Selain itu, hakim memutuskan status pencegahan La Nyalla yang dikeluarkan kantor Imigrasi atas permohonan Kejaksaan Agung tidak sah.
Kemenangan praperadilan ini merupakan yang ketiga kalinya. La Nyalla ditetapkan sebagai buron tapi diketahui berada di Singapura. Belum ada kepastian La Nyalla kembali ke Indonesia meski paspornya dinyatakan tidak berlaku dan izin tinggalnya sudah habis.
Menanggapi putusan itu, tim Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang dipimpin Bambang Budi Purnomo mengatakan sudah menduga putusan tersebut. “Tapi kami tetap mengeluarkan surat perintah penyidikan baru atas kasus ini. Hukum harus ditegakkan,” ujar Bambang selepas sidang.
Adapun pihak pengacara La Nyalla, salah satunya Sumarso, tidak banyak berkomentar. Mereka hanya mengucapkan hamdalah kemudian meninggalkan ruang sidang.
