TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Jaminan dan Perlindungan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat menyebutkan anggaran yang dibutuhkan untuk mengatasi kemiskinan di kalangan warga lanjut usia (lansia) di Indonesia mencapai Rp 6,72 triliun. Namun, hingga saat ini, masih sulit untuk mewujudkan anggaran tersebut.

Berdasarkan data tahun 2010, jumlah lansia di Indonesia mencapai 18,1 juta. Dan jumlah itu, yang dikategorikan miskin ada 2,8 juta jiwa.

"Kalau pemerintah memberikan program bantuan berkelanjutan, seperti program keluarga harapan (PKH), jika semua dicover, maka diperlukan anggaran 6,72 triliun per tahun," ujar Harry dalam diskusi bertajuk panjang umur dan sejahtera, di Kantor Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Senin, 23 Mei 2016. Ia menuturkan, dibutuhkan komitmen tinggi seluruh pihak yang terkait termasuk DPR.

Baca Juga: Hemat APBN, Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Ikut Dipotong

Harry menambahkan saat ini masih banyak ditemukan ketidaksetaraan pelayanan sosial yang terjadi di Indonesia. Paling banyak adalah akses terhadap jaminan sosial kesehatan. "Masih banyak lansia tak dapat akses kartu Indonesia sehat dan kesulitan mendapatkannya," kata Harry.

Namun menurut Harry, masih banyak program lain yang bisa dimanfaatkan oleh lansia, selain kartu Indonesia Sehat dan Program Keluarga Harapan. Program-program seperti day care dan presidential care, harus bisa dimaksimalkan mereka, dan diusahakan sepenuhnya oleh pemerintah.

Bila masalah anggaran untuk lansia tidak bisa diatasi Harry khawatir tingkat kemiskinan di Indonesia semakin parah. Untuk itu, masalah lansia sudah dimasukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Simak: Kemensos Lipatgandakan Anggaran untuk Keluarga Miskin

Jumlah lansia diperkirakan akan semakin meningkat pada tahun-tahun mendatang. Pada 2014, angka lansia mencapai 18,8 juta. Pada 2025 diprediksi akan melonjak hingga 48,2 juta. Bahkan di 2050 bisa mencapai 80 juta.


EGI ADYATAMA