Istri Muda Djoko Susilo Tak Jadi Gugat KPK, Ada Apa?  

Reporter

Editor

Zed abidien

Rabu, 18 Mei 2016 17:25 WIB

Mantan Putri Solo tahun 2008, Dipta Anindita saat menunggu jalannya proses pemeriksaan di ruang tunggu gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu (13/2). Dipta diperiksa sebagai Saksi untuk Irjen Djoko Susilo terkait kasus Simulator SIM di Korlantas Mabes Polri. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Surakarta - Istri muda Djoko Susilo, Dipta Anindita, mencabut gugatan yang dilayangkan melalui Pengadilan Negeri Surakarta. Sebelumnya, istri terpidana korupsi simulator surat izin mengemudi itu menggugat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta atas lelang tanah sejumlah aset yang terkait dengan kasus suaminya.

Dipta tidak sendirian dalam pengajuan gugatan tersebut. Dia melakukannya bersama dua orang lain, Poppy Femialya dan Lady Diah Hapsari. Poppy merupakan salah satu anak Djoko Susilo. Namun, mereka bertiga tiba-tiba mencabut gugatan melalui kuasa hukumnya.

"Surat pencabutan ini kami terima dua hari kemarin," kata ketua majelis hakim Sugiyanto dalam persidangan, Rabu, 18 Mei 2016. Surat pencabutan gugatan tersebut ditandatangani tim kuasa hukum ketiga penggugat.

Hanya saja, hakim belum bisa menerima surat pencabutan itu dengan alasan legal formal. "Berdasarkan isi surat kuasa tidak ada kewenangan kuasa hukum untuk mencabut gugatan," katanya.

Selanjutnya, majelis meminta agar kuasa hukum melengkapi surat tersebut dengan tanda tangan kliennya. "Kami beri waktu hingga akhir bulan," katanya. Selanjutnya, hakim baru bisa menetapkan penghentian persidangan jika surat pencabutan itu telah ditandatangani para penggugat.

Kuasa hukum ketiga penggugat, Ofis Ricardo, mengaku tidak mengetahui alasan pasti dicabutnya gugatan tersebut. Pihaknya hanya menerima perintah dari ketiga penggugat untuk mencabutnya. "Sebagai lawyer profesional maka kami memenuhi permintaan klien," katanya seusai persidangan.

Menurut Ofis, gugatan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi dan KPKNL tersebut perihal pelelangan tiga bidang tanah dan rumah yang terkait dengan kasus korupsi Djoko Susilo. Sayangnya, dia enggan menjelaskan materi gugatan secara rinci. "Sebab sudah dicabut, tidak etis jika saya buka," katanya.

Aset tersebut adalah sebidang tanah dan rumah atas nama Poppy Femialya di Laweyan. Kemudian, ada pula sebidang tanah di Jalan Sam Ratulangi, sebelah selatan Stadion Manahan, Solo, seluas 877 meter persegi, atas nama Dipta Anindita. Terakhir, tanah di Mojosongo atas nama Lady Diah Hapsari.

Ketiga aset tersebut telah dilelang secara elektronik oleh KPKNL pada Maret lalu. Dalam lelang tersebut, baru satu aset yang berada di Mojosongo yang laku. Sedangkan dua lainnya belum berhasil terjual lantaran harganya yang cukup tinggi, yaitu Rp 11 miliar dan Rp 49 miliar.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Tempo, ketiga rumah tersebut disita KPK saat penyidikan kasus korupsi simulator SIM di Korlantas, Jakarta, pada 2013. Selanjutnya, dalam vonis untuk Djoko Susilo, hakim memerintahkan agar aset itu dirampas untuk negara.

AHMAD RAFIQ

Berita terkait

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

1 jam lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

13 jam lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

14 jam lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

20 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

23 jam lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

1 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

1 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

1 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

1 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya