TEMPO.CO, Yogyakarta -- Kalangan pegiat dari komunitas Masyarakat Literasi Yogyakarta bakal melayangkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo memprotes razia buku-buku bertema komunisme, yang dilakukan polisi dan anggota TNI beberapa pekan terakhir.

Sebelumnya, mereka telah mengeluarkan pernyataan sikap yang terangkum dalam tujuh butir Maklumat Buku di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta pada Selasa lalu.

“Presiden perlu menata ulang pula instruksi dan komunikasinya terutama dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pertahanan karena keduanya berbeda sikap soal sweeping buku itu,” ujar Adhe Ma’ruf, juru bicara Masyarakat Literasi Yogyakarta, Rabu 18 mei 2016.

Baca juga:
Karyawati Diperkosa & Ditusuk Gagang Cangkul: Inilah 3 Setan Pemicunya
Karyawati Diperkosa & Dibunuh: 31 Adegan, Pelaku Sempat Bercumbu

Seperti diberitakan Menteri Pendidikan, Anies Baswedan, telah menyatakan bahwa pemerintah tidak bisa melarang peredaran buku dan penyitaan karena tidak ada payung hukumnya.

Anies pun menyatakan tindakan pelarangan peredaran buku terkait tema tertentu seperti komunisme merupakan tindakan keliru di era keterbukaan informasi yang pesat ini.

Namun Kementerian Pertahanan menilai buku-buku yang dianggap berkaitan dengan komunisme itu patut disita karena berpotensi mengganggu keamanan.

“Jangan dibiarkan ketidaksatuansuara pemerintah ini berdampak panjang pada kegiatan masyarakat dalam hak mengakses pengetahuan,” ujar Adhe.

Adhe menambahkan dampak razia buku belakangan ini di Yogyakarta telah membuat sejumlah penerbit buku bertema sejarah tiarap untuk sementara.

“Tak sampai 20 penerbit yang tergabung dalam IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) dan indie yang kami ketahui tiarap sementara tak memnerbitkan naskah untuk buku sejarah,” kata dia.

Adhe menuturkan penerbit yang tiarap menerbitkan buku sejarah itu akan menunggu sampai situasi benar-benar terjamin aman untuk kembali menerbitkan buku.

Padahal buku sejarah ini, baik yang isinya mengulas tentang ideologi dan sejarahnya, selama ini juga menjadi langganan sejumlah perpustakaan di sekolah, kampus, bahkan pemerintah. Hampir 90 persen perpustakaan di kota ini langsung memesan pada penerbit.

“Kan lucu, aparat menyita buku dari penerbit, padahal buku-buku kami itu ada di hampir semua sekolah, kampus, dan perpusatakaan daerah,” kata dia.

Koordinator penerbit buku Resist Book, Indro Suprogo, yang kantornya sempat didatangi anggota TNI dan polisi, mengaku petugas tidak jadi menyita buku-bukunya setelah manajemen penerbit mengajak diskusi soal tudingan komunis. Ada empat petugas yang datang.

Aparat yang datang itu sebelumnya sempat langsung menuding jika perusahaan penerbitannya itu, yang berlokasi di sebuah rumah di daerah Maguwoharjo Sleman, tidak memiliki izin operasional.

“Akhirnya hanya diberi kontak untuk melaporkan jika mengetahui ada buku yang menyebarkan ajaran komunis,” kata Indro.

Indro mengaku peristiwa ini membuatnya merasa terteror. Buku-buku terbitan Resist pun akhirnya dievakuasi ke sebuah lokasi yang aman.

Sineas Garin Nugroho yang juga kandidat calon Walikota Yogyakarta dari jalur independen mengatakan sangat menyayangkan aksi sweeping bisa sampai terjadi di Yogyakarta, yang notabene bergelar kota pelajar dan pendidikan.

“Ini sebuah kemunduran besar, kita tak akan pernah menjadi bangsa yang maju jika tak bisa berdamai dengan trauma social,” kata dia.

PRIBADI WICAKSONO

Baca juga:
Karyawati Diperkosa & Ditusuk Gagang Cangkul: Inilah 3 Setan Pemicunya
Karyawati Diperkosa & Dibunuh: 31 Adegan, Pelaku Sempat Bercumbu