Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yambise bersama tiga anak korban eksplotasi di RPSA Jakarta Timur, 27 Maret 2016. TEMPO/Danang Firmanto
TEMPO.CO, Semarang - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan Jawa Tengah masuk zona merah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Di sejumlah kabupaten di Jawa Tengah sering ditemukan kasus seperti itu. “Termasuk Kota Semarang,” kata Ganjar, Selasa, 17 Mei 2016.
Tercatat pula Kabupaten Wonosobo, Kendal, dan Kabupaten Semarang. Ganjar menyebut, pada 2015 angka kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di Jawa Tengah mencapai 2.466 kasus.
Dari data itu, sebanyak 1.971 di antaranya dialami perempuan. Dan sebanyak 757 kasus merupakan kekerasan seksual. “Cukup miris. Banyak ditemukan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bahkan sebagian kekerasan seksual,” katanya.
Pada Mei ini, terdapat 413 kasus kekerasan. Sebanyak 325 di antaranya menimpa kaum perempuan. Pemerintah Jawa Tengah pun telah menaikkan anggaran menjadi Rp 7,9 miliar, atau lebih tinggi dari 2015 yang sebesar Rp 3,2 miliar, untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Anggaran itu untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang saat ini menjadi bukan masalah sektoral. “Harus melibatkan banyak pihak karena angkanya ada indikasi meningkat,” ujar Ganjar.
Direktur Legal Resource Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM), Dian Puspitasari, mengatakan, meski kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Tengah tinggi, baru 10 persen yang bergulir hingga meja hijau. “Hal itu disebabkan oleh banyak faktor. Satu di antaranya internal keluarga korban yang tidak ingin masalah itu tersebar karena sensitif bagi korban dan keluarga,” kata Dian.
Dia mengingatkan, saat ini kekerasan terhadap perempuan dan anak juga disebabkan oleh sektor infrastruktur, berupa kondisi jalan di beberapa titik yang masih minim penerangan. Sehingga dinilai berpotensi rawan terjadi tindak kejahatan.
Selain itu, sarana transportasi umum di Kota Semarang dan Jawa Tengah dianggap belum ramah terhadap perempuan. “Infrastruktur juga penting. Jalan gelap dan sepi itu bahaya. Transportasi umum juga belum bisa beri rasa aman dan nyaman bagi perempuan,” ujarnya.
Jokowi Terbitkan Perpres Strategi Penghapusan Kekerasan pada Anak
18 Juli 2022
Jokowi Terbitkan Perpres Strategi Penghapusan Kekerasan pada Anak
Presiden Jokowi mengesahkan Peraturan Presiden tentang strategi penghapusan kekerasan pada anak Salah satu pertimbangan terbitnya Stratnas PKTA karena masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak.
Kekerasan negara terjadi lagi di Tanah Papua. Penembakan yang dilakukan anggota kepolisian dan Brigade Mobil di Kampung Oneibo, Kabupaten Deiyai, pada 1 Agustus 2017, menewaskan satu orang dan melukai 16 lainnya. Orang Papua akan mengingat peristiwa penembakan ini sebagai hadiah yang menyakitkan, yang diberikan negara dalam rangka perayaan ulang tahun ke-72 kemerdekaan RI.
Tanah Papua seakan-akan tidak pernah bebas dari kekerasan negara. Aksi kekerasan ini dilakukan oleh aparat negara terhadap warga sipil. Sejumlah kejadian sejak pelantikan Presiden Joko Widodo pada Oktober 2014 hingga kini memperlihatkan masih adanya kekerasan negara terhadap orang Papua.
