Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie (tengah) usai menemui Presiden Joko Widodo di Istana Mereka, Jakarta, 12 Mei 2016. Undangan tersebut berkenaan dengan rencana kegiatan Munaslub Partai Golkar. Tempo/ Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Nusa Dua - Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar menetapkan Aburizal Bakrie menjadi Ketua Dewan Pembina periode 2014-2019. Keputusan ini dibacakan oleh Ketua Pimpinan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar Nurdin Halid.
"Apakah disetujui Aburizal Bakrie menjadi dewan pembina?" kata Nurdin dalam sidang Munaslub Golkar di Nusa Dua Convention Center, Bali, Senin, 16 Mei 2016. "Setuju..." balas para peserta munaslub.
Surat ketetapan Aburizal sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar dibacakan oleh Sekretaris Pimpinan Munaslub, Siti Aisyah. Penetapan Aburizal Bakrie ini sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan para DPD I dan DPP Ormas serta organisasi sayap.
Partai Golkar telah memutuskan adanya Dewan Pembina dalam struktur kepengurusan yang baru. Hal ini tertuang dalam rapat Komisi A tentang keorganisasian. Ketua sidang Komisi A, Freddy Latumahina, menuturkan dewan pembina saat ini berbeda dengan dewan pembina pada era Orde Baru yang memiliki kekuasaan absolut.
"Dewan pembina saat itu bisa membekukan DPP, memerintahkan munas, serta petunjuk dan arahannya wajib dilaksanakan oleh yang lain," kata Freddy.
Sebab itu, dalam rapat komisi, diputuskan bahwa pengarahan, petunjuk, pertimbangan, saran, dan nasihat dewan pembina tidak wajib dilaksanakan.
Selain itu, dalam pengambilan kebijakan-kebijakan strategis partai, dewan pembina dan DPP Partai Golkar harus duduk bersama. "Keputusan bersama ini harus ditaati DPP Partai Golkar dan dewan pembina. Kalau dulu, tidak bisa, karena mereka sederajat," ujarnya.
Poin-poin strategis yang dimaksud adalah penunjukan calon presiden dan wakil presiden serta penetapan pemimpin lembaga negara.
