TEMPO.CO, Semarang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, Jawa Tengah, menengarai masih banyak lembaga yang mengambil air tanah secara ilegal. Tindakan itu dinilai akan mengancam keseimbangan tanah di Kota Semarang yang saat ini terus menurun dari permukaan air laut. “Perusahaan (punya) izin satu, tapi untuk beberapa titik pengambilan (air tanah),” kata ketua Komisi pembangunan dan lingkungan hidup DPRD Kota Semarang, Kadarlusman, Senin, 16 Mei 2016.

Dewan juga menemukan pengunaan air tanah di Kota Semarang yang dijual ke masyarakat luas. “Hasil sidak kami menemukan ada penjualan air tanah illegal. Pengunaan sumurnya tak menggunakan izin,” ujar Kadarlusman.

Pengunaan air tanah di Kota Semarang saat ini makin memprihatinkan dengan banyaknya pengembang perumahan yang menggunakan air tanah, karena wilayahnya tak terjangkau layanan dari Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM). Repotnya, menurut Kadarlusman selama ini Pemkot Semarang sulit mengontrol pengunaan air tanah karena izin diambil alih ke pemerintah provinsi.

Dia meminta agar pengunaan air tanah dikurangi dengan mengalihkan konsumsi air bersih dengan layanan PDAM. Layanan air dari PDAM itu dinilai sangat penting untuk menjaga keseimbagan permukaan tanah kota Semarang yang saat ini terus turun akibat penggunaan air tanah secara besar-besaran.

“(Fasilitas air) PDAM mengurangi masyarakat menggunakan air bawah tanah. Bila digunakan terus-menetus tanah semarang bisa menurun dan mudah terendam,” katanya.

Direktur Teknik PDAM Tirta Moeda Kota Semarang, Bambang Nolo Kresno, menyatakan instansinya akan mengurangi pengunaan air tanah dengan cara menggunakan air sungai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan sektor industri. “Kami mentargetkan agar pada 2019, sebanyak 100 persen masyarakat Kota Semarang terlayani air minum,” kata Bambang.

Dia menjelaskan, saat ini instansinya baru baru bias merealisir pasokan air sekitar 67 persen atau 161.300 pelanggan. “Sedang pada 2016 ini baru ada penambahan pelanggan 11 persen,” kata Bambang. Masalahnya, pemasangan instalasi pipa terhambat pembetonan jalan raya. “Pemasangan (instalasi pipa) ke sejumlah kawasan belum terlayanani.”

EDI FAISOL