TEMPO.CO, Surabaya - Penjual buku di Surabaya memilih menahan penjualan buku-buku bermuatan ideologi sosialisme dan komunisme. Itu dilakukan menyusul razia atau sweeping oleh aparat intelijen.

“Minggu lalu salah seorang kawan saya yang menjual buku-buku pergerakan didatangi petugas intelijen,” kata Adi, pemilik lapak buku online yang berdomisili di Wonokromo, saat dihubungi Tempo, Senin, 16 Mei 2016. Namun sang kawan enggan diwawancarai karena merasa ketakutan setelah didatangi petugas intelijen.

Menurut Adi, kawannya berjualan buku-buku sejarah dan pergerakan berbagai ideologi, termasuk sosialisme dan komunisme. Tak hanya berjualan di Internet, tapi ia juga membuka perpustakaan sekaligus toko buku kecil-kecilan di kawasan Surabaya Timur.

Adi menjelaskan, toko buku kawannya didatangi seorang berpakaian preman dengan gelagat yang tak lazim. “Dia ditanya-tanya, ada buku marxisme enggak? Tanpa menyebut judul bukunya,” ujar Adi. Karena ketakutan, kawannya memilih berbohong dengan menjawab bahwa stok sedang habis.

Sejak muncul gerakan anti-PKI beberapa minggu belakangan, Adi dan kawan-kawannya sesama penjual buku pergerakan terpaksa "tiarap". Ia yang biasa mempromosikan bukunya via media sosial memilih menghapus unggahan foto buku-buku kiri. “Sekarang jual buku-buku sejarah biasa saja, enggak yang berbau ke-kiri-an,” katanya.

Adi mengatakan aparat intelijen yang melakukan razia tidak mengetahui buku kiri yang dicarinya. Padahal, kata Adi, tak semua buku kiri yang beredar di pasaran itu bermutu, apalagi membahayakan. “Tapi karena aparat enggak tahu isinya, terkesan asal razia,” tuturnya.

Adi tak tahu sampai kapan ia berhenti menjual koleksi buku-buku bermuatan ideologi sosialisme dan komunisme. Ia menampik sengaja menahan penjualan supaya harga jualnya meroket. “Sudah saya cek ke rekan-rekan di Yogyakarta, harganya enggak ada perubahan,” ucapnya.

Adi menjelaskan, buku bisa mahal bukan karena ada razia seperti yang terjadi saat ini. Harga buku ditentukan apakah buku tersebut telah lama dicetak, kualitas tulisan, serta kelas karya penulisnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengklaim aparat kepolisian tidak menyita buku-buku bertema komunisme dari toko, kampus, dan percetakan. Menurut Badrodin, pengambilan buku hanya untuk contoh yang diserahkan kepada Kejaksaan Agung guna diteliti.

ARTIKA RACHMI FARMITA