TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti menyatakan larangan kapal asing menangkap ikan di perairan Indonesia adalah aturan yang tidak bisa ditawar. Karena itu, dia tidak akan menoleransi toleransi jika ada kapal asing yang tertangkap.

"Tidak ada lagi investasi (asing) dalam hal tangkap ikan. Kalau soal pengolahan atau beli pabrik hasil laut tidak masalah, tapi tak boleh ikut menangkap ikan," kata Susi di gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Selasa, 10 Mei 2016.

Menurut Susi, saat ini ada sekitar 700 kapal asing dari berbagai negara yang ditahan karena diduga melakukan illegal fishing. Para pemilik kapal tidak tinggal diam. Mereka melakukan berbagai upaya agar kapal mereka bisa dilepas.

Susi bercerita, salah satu upaya pemilik kapal adalah mendekati sejumlah purnawirawan TNI atau pejabat KKP untuk membujuk Menteri Susi. Namun, dengan tegas, Susi menyatakan tidak terpengaruh dengan cara-cara itu. "Saya ini masih sering ditekan, tapi saya lebih baik mundur dari kursi menteri daripada melepas kapal asing yang segede-gede gajah itu," ujarnya.

Menurut Susi, kapal-kapal asing itu hanya akan dilepas jika sudah membayar pajak selama beroperasi di wilayah laut Indonesia. "Akan ada perjanjian yang ditandatangani duta besar negara mereka masing-masing bahwa mereka (kapal asing) tak boleh kembali ke laut kita," katanya.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mendukung langkah Menteri Susi menjaga kedaulatan laut Nusantara. Lewat kesepakatan antara KKP dan Kementerian Pertahanan terkait dengan pengawasan laut, Ryamizard siap mengoperasikan pesawat udara untuk patroli laut. "Tugas saya pertahanan, harus bisa menyadari ancaman nyata. Salah satunya ya ancaman pencurian sumber daya kelautan di Indonesia," ucap Ryamizard.

YOHANES PASKALIS