Diperiksa 8 Jam, Ahok: Lengkapi Berkas Tiga Tersangka  

Reporter

Selasa, 10 Mei 2016 20:56 WIB

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama. TEMPO/Ridian Eka Saputra

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi selama 8 jam hari ini, Selasa, 10 Mei 2016. Ahok—sapaan akrab Basuki—diperiksa sejak pukul 09.30 pagi hingga 17.30 sore.

Pemeriksaan Ahok berkaitan dengan suap pembahasan raperda reklamasi yang menyeret Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi. Ia diduga menerima suap dari Agung Podomoro Land, pengembang proyek reklamasi, untuk memuluskan pembahasan raperda.

Dalam kasus ini, Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menetapkan tiga tersangka. Mereka adalah Sanusi, bos Agung Podomoro Ariesman Widjaja, dan karyawan Agung Podomoro Trinanda Prihantoro.

Saat keluar dari ruang pemeriksaan, Ahok tenggelam di antara puluhan awak media. "Pokoknya saya diminta melengkapi berkas untuk Pak Ariesman, Sanusi, dan Pak Trinanda," kata Ahok.

Menurut Ahok, pemeriksaan kepadanya kali ini bertujuan melengkapi berkas-berkas tiga tersangka suap reklamasi itu. "Tiga tersangka ini mau dinaikkan. Jadi, saya mau melengkapi berkas-berkas untuk beliau itu," ucap dia.

Ketika ditanya soal perizinan proyek reklamasi, Ahok menyatakan bahwa perizinan reklamasi sudah di "tok" sejak zaman pemerintahan Gubernur Fauzi Bowo alias Foke, sehingga ia hanya meneruskan peraturan yang sudah ditetapkan.

Kegigihan Ahok untuk meneruskan pembangunan 17 pulau baru di pantai utara Jakarta ini sempat mendapat protes dari banyak pihak. Dari kalangan nelayan hingga anggota Dewan mulanya tak setuju dengan berbagai macam alasan.

MAYA AYU PUSPITASARI

Berita terkait

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

11 jam lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

12 jam lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Ahok Kritik Penonaktifan NIK KTP Jakarta: Jangan Merepotkan Orang

12 jam lalu

Ahok Kritik Penonaktifan NIK KTP Jakarta: Jangan Merepotkan Orang

Bulan lalu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri.

Baca Selengkapnya

Cerita Ahok Soal Ide Bangun Parkir Bawah Tanah Monas untuk Atasi Kemacetan Jakarta

16 jam lalu

Cerita Ahok Soal Ide Bangun Parkir Bawah Tanah Monas untuk Atasi Kemacetan Jakarta

Mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok mengatakan konsep tempat parkir bawah tanah Monas ini sempat masuk gagasannya.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

18 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

21 jam lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

1 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

1 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

1 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

1 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya