TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo kembali marah mendengar namanya dicatut dalam urusan pencalonan Ketua Umum Partai Golkar yang akan berlangsung di Musyawarah Nasional Luar Biasa di Bali, 15-17 Mei 2016. Kemarahan Jokowi itu diungkapkan saat bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Senin, 9 Mei 2016.

"Presiden Jokowi sangat marah akibat dikatakan mendukung salah satu calon Ketua Umum Golkar. Jadi, itu sama sekali tidak benar," kata Jusuf Kalla, Selasa, 10 Mei 2016, di kantor Perum Bulog, Jakarta.

Baca:
Pemerkosa Yuyun: Dibui 10 Tahun, Rok Jadi Bukti, Ini Mereka!
Inilah 5 Hal yang Amat Mengerikan di Balik Tragedi Yuyun dan Feby

Kalla menuturkan, dirinya bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana, Senin, 9 Mei 2016. Dalam pembicaraan empat mata itulah, menurut Jusuf Kalla, ia menyampaikan kabar soal Munaslub Golkar. Kalla menyebutkan, pembicaraan empat mata itu berlangsung lama dan memberi pesan bahwa sama sekali Presiden tidak berpihak dan tidak mengunggulkan siapa pun dalam perebutan Ketua Umum Golkar. "Presiden Jokowi minta itu disiarkan, bahwa Presiden sama sekali tidak berpihak," kata Kalla.

Sebelumnya beredar kabar melalui pesan berjejaring di ponsel yang menyebutkan pertemuan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan dengan pengurus Golkar. Dalam pertemuan itu, disebutkan Jokowi mendukung pencalonan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Golkar dalam Munaslub Golkar yang akan berlangsung pada 15-17 Mei mendatang di Nusa Dua, Bali. Belakangan, Luhut membantah dirinya mencatut nama Presiden.

SIMAK: Saat Luhut Disebut-sebut: Kalau Saya Suka Novanto, Kan...

Menurut Kalla, tidak mungkin Jokowi dukung-mendukung dalam perebutan posisi Ketua Umum Golkar. Alasannya, Jokowi bukan anggota Golkar. Selain itu, Jokowi tidak ingin mengembalikan lagi cara Orde Baru dalam mendukung seseorang untuk menduduki posisi ketua umum partai, apalagi dengan cara memerintahkan aparat.

Selain itu, Kalla melanjutkan, tidak mungkin Presiden mendukung seseorang yang dulu justru mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden. "Masak, saya dan Presiden mendukung seperti itu," kata Kalla. Seperti diketahui, Setya pernah terlibat kasus Papa Minta Saham, di mana Setya diduga mencatut nama Jokowi untuk meminta saham PT Freeport Indonesia.

Jika Luhut mendukung Setya, kata Kalla, itu adalah hak pribadinya selama tidak membawa nama Presiden. Posisi pemerintah, Kalla melanjutkan, adalah bersikap netral. "Saya minta kepada pejabat, siapa saja, apalagi di daerah, jangan mengembalikan posisi sama seperti Orde Baru, pejabat-pejabat itu perintah-perintah," kata Kalla.

AMIRULLAH

Baca:
Pemerkosa Yuyun: Dibui 10 Tahun, Rok Jadi Bukti, Ini Mereka!
Inilah 5 Hal yang Amat Mengerikan di Balik Tragedi Yuyun dan Feby