Buntut Tudingan 'Greedy' ke HMI, Saut KPK Minta Maaf  

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Senin, 9 Mei 2016 15:35 WIB

Ketua KPK, Agus Rahardjo didampingi Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang menyampaikan pernyataaan disela aksi membunyikan kentongan bersama Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi di gedung KPK, Jakarta, 16 Februari 2016. Dalam aksi tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorpsi mendesak pimpinan KPK untuk mengirimkan surat resmi yang menyatakan penolakan terhadap rencana pembahasan Revisi UU KPK oleh DPR RI. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang menyampaikan permintaan maaf kepada Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) terkait pernyataannya dalam satu acara bincang-bincang di salah satu televisi swasta.

"Saya selaku pribadi tidak bermaksud menyinggung HMI atau lembaga lain, sehingga menimbulkan kesalahpahaman atau persepsi. Untuk itu saya mohon maaf atas pernyataan tersebut. Sekali lagi saya mohon maaf," kata Saut dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 9 Mei 2016.

Sebelumnya, dalam sebuah acara bincnag-bincang di salah satu televisi swasta, "Benang Merah bertajuk--Harga Sebuah Perkara" pada 5 Mei 2016, Saut menyinggung sejumlah kader HMI yang terbukti korupsi saat menjadi pejabat negara.

BACA JUGA
Risma Calon Kuat Penantang Ahok, Petinggi PDIP Buka Rahasia
Sindir Ahok, Risma: Saya Tak Beri Mahar Sepeser pun ke PDIP


"Lihat saja tokoh-tokoh politik. Itu orang-orang pintar semuanya, cerdas. Saya selalu bilang, kalau dia HMI minimal dia ikut LK 1, saat mahasiswa itu pintar, tapi begitu menjabat dia jadi curang, jahat, greedy," kata Saut pada acara tersebut. LK 1 merujuk pada Latihan Kader 1 atau jenjang pelatihan dasar di HMI.

"Terkait acara di 'Benang Merah Kamis 5 Mei lalu, saya menyebut organisasi HMI, dalam kesempatan ini saya menyampaikan satu, dengan berkembangnya pemberitaan dan reaksi yang menarik perhatian publik atas pernyataan saya, maka saya perlu memberi klarifikasi," ujar Saut.

Sejumlah kader HMI yang pernah terbukti bersalah melakukan korupsi dan kasusnya ditangani KPK adalah eks Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, eks anggota Badan Anggaran DPR Wa Ode Nurhayati, eks anggota Komisi Agama Fraksi Golkar Zulkarnaen Djabbar sampai eks Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng.

SIMAK JUGA
Taufik Gerindra: Lebih 'Gape' Yusril ketimbang Ahok
Makin Seru, Nama Risma Diusung buat Saingi Yusril dan Ahok

"Kami percaya, HMI sebagai lembaga penggerak aktivis mahasiswa di Indonesia bisa jadi mitra KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Untuk itu, kami akan segera melakukan pertemuan dengan pimpinan HMI untuk menjalin silaturahmi agar menjaga hubungan yang lebih baik," ujar Saut.

Gara-gara pernyataan Satu itu, Ketua Umum Pengurus Besar HMI Mulyadi P. Tamsir bahkan menginstruksikan pada seluruh Badan Koordinasi dan seluruh cabang se-Indonesia untuk melaporkan pernyataan Saut Situmorang kepada pihak Kepolisian setempat secara serentak pada Senin, 9 Mei 2016.

"Kalau saya pribadi, saya mengharap itu tidak terjadi, karena kalau kita lihat harapan besar saya sebenarnya dibalik pernyataan itu kan hidup saya di mahasiswa juga sangat dekat dengan HMI. Di kantor saya sebelumnya juga saya sangat dekat dengan HMI," tambah Saut saat ditanya mengenai upaya pelaporan tersebut.

BACA JUGA
Tidur Saat Kapal Bocor, 5 Turis Tewas: Begini Kisahnya
Terungkap, Ini Alasan Jupri Bunuh Pasangan Gay-nya


Saut bahkan mengaku pernyataan itu keluar tanpa ia sadari. "Harapan besar saya ada pernyataan saya itu, bahwa HMI sebagai lembaga besar yang harus terus berkembang, dan itu pernyataan saya keluar dari alam bawah sadar saya, saya inginnya tidak ditindaklanjuti," ungkap Saut.

Saut menjelaskan ia sudah ingin menyampaikan permintaan maaf pada Sabtu, 7 Mei 2016, namun sejumlah pimpinan HMI tidak ada di Jakarta. "Niatnya hari Sabtu untuk dari hati ke hati minta maaf tapi beberapa pengurus tidak ada di Jakata. Mungkin setelah ini, kalau waktunya pas. Saya menyebutkan ini sistem, saya imbau sistem dibentuk, agar orang-orang baik ini tidak salah ambil kebijakan," ucap Saut.

ANTARA

BACA JUGA
Tragedi Yuyun dan Feby: Ini 5 Hal yang Mencemaskan Publik
Poster Risma Beredar, Pesaing Berat bagi Ahok? Ini Kata PDIP

Berita terkait

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

29 menit lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

8 jam lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

20 jam lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

21 jam lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

1 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

1 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

1 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

1 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

1 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya