TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak sepuluh anak buah kapal warga negara Indonesia yang disandera kelompok militan Abu Sayyaf akhirnya dibebaskan. Deputi Chairman Media Group Rerie L. Moerdijat mengatakan negoisasi pembebasan dilakukan melalui dialog antara Yayasan Sukma dengan pihak tokoh masyarakat, LSM, lembaga kemanusian daerah Sulu yang memiliki akses langsung ke pihak Abu Sayyaf di bawah koordinasi langsung pemerintah Republik Indonesia.
“Pembebasan dan pelepasan sandera dilakukan sekitar pukul 12.15 di Pantai Parang, Sulu, Mindano Selatan, Filipina,” tulis Rerie dalam keterangan resminya, Ahad, 1 Mei 2016.
Upaya pembebasan dilakukan sejak 23 April 2016. Pendekatan pendidikan dipilih karena sudah ada kerjasama pendidikan antara Yayasan Sukma dan pemerintah otonomi Moro Selatan.
Sandera diserahkan ke tim Indonesia di Pantai Parang lalu dibawa ke rumah Gubernur Zulu selama satu setengah jam, untuk proses verifikasi. Setelah itu, diterbangkan dari Zulu menuju Zambonga menggunakan dua helikopter jenis UH 1 H.
Sandera tiba di Zambonga sekitar pukul 16.30 waktu setempat. Mereka kembali menjalani verifikasi dan pemeriksaan kesehatan dari tim Filipina. Para ABK ini kemudian diperiksa untuk mengetahui apa saja yang terjadi dan dialami selama masa penyanderaan. Selain itu, mereka diminta untuk mengenali para kelompok Abu Sayyaf lainnya.
Pemerintah Filipina kemudian menyerahkan secara resmi para sandera kepada Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia dan perwakilan dari Partai Nasional Demokrat Victor Laiskodat. Selanjutnya para sandera diterbangkan ke Indonesia dan diserahkan pada pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri di Bandara Halim.
Semula kelompok Abu Sayyaf hendak menculik seorang pengusaha di Pulau Tawi-tawi, Filipina Selatan, tapi gagal lantaran pengawalan yang ketat. Dalam perjalan pulang ke arah Utara, kelompok Abu Sayyaf pimpinan Tawing Umair berpapasan dengan Kapal Brahma 12. Para sandera dititpkan di tempat aman milik kelompok Abu Sayyaf pimpinan Al Habsy.
Presiden Joko Widodo mengatakan meski 10 sandera telah bebas, pemerintah Indonesia masih berupaya membebaskan empat ABK WNI yang lainnya. Pemerintah pun berencana mengadakan pertemuan dengan Malaysia dan Filipina pada 5 Mei mendatang guna membahas keamanan di perairan perbatasan dan wilayah sekitarnya.
