TEMPO.CO, Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi mencegah tangkal (mencekal) anggota Komisi V DPR RI dari Partai Amanat Nasional Andi Taufan Tiro. Andi Taufan Tiro telah ditetapkan KPK menjadi tersangka pada kasus suap di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sejak 27 April 2016.

"Iya dia dicekal karena jadi tersangka baru kasus suap Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama Amran HI Mustary," ujar Pelaksana Harian Biro Humas KPK Yuyuk Andriati Sabtu, 30 April 2016. Yuyuk mengatakan pencekalan ini berlangsung sejak 22 April 2016 hingga 6 bulan ke depan.

Tiga hari yang lalu, KPK menetapkan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional IX Maluku dan Maluku Utara Amran HI Mustary dan anggota Komisi V DPR Fraksi PAN Andi Taufan Tiro sebagai tersangka kasus suap proyek Kementerian PUPR tahun anggaran 2016. "Keduanya diduga menerima uang dari Abdul Khoir," ujar Yuyuk di kantornya. .

Akibat perbuatannya, Andi dikenai Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana.

Sementara Amran dikenai Pasal 12 a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana, juncto Pasal 65 ayat 1 KUH Pidana.

Dalam surat dakwaan Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama (WTU) Abdul Khoir, disebutkan bahwa Andi menerima uang Rp 7 miliar untuk memuluskan proyek dari dana aspirasi DPR untuk pembangunan atau rekonstruksi jalan di Maluku dan Maluku Utara.

"Pada Oktober 2015, Terdakwa bertemu dengan Andi Taufan Tiro beserta seorang wiraswasta Imran S Djumadil dan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary dan membahas fee pemulusan proyek," ujar jaksa penuntut umum (JPU) KPK Abdul Basir dalam persidangan pembacaan dakwaan Abdul Khoir di pengadilan tindak pidana korupsi (Tipkor), Senin, 4 April 2016.

Dalam pertemuan itu, Andi mengatakan proyek yang bersumber dari program aspirasi senilai Rp 170 miliar. Dari jumlah itu Rp 100 miliar akan disalurkan dalam bentuk pembangunan jalan di Maluku atau Maluku Utara dan pelelangannya akan dilakukan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional I Maluku Utara Quraish Lutfi.

Setelah mengetahui proyek tersebut, terdakwa tertarik untuk mengerjakan proyek-proyek dari program aspirasi Andi Taufan Tiro dan berjanji akan memberikan bayaran jika terdakwa jadi pelaksana proyek tersebut.

Pada awal November 2015, terdakwa bersama Imran S. Djumadil dan Quraish Lutfi bertemu dengan Andi Taufan Tiro. Andi menjelaskan pengerjaan jalan Wayabula-Sofi senilai Rp 30 miliar dan peningkatan Wayabula-Sofi sebesar Rp70 miliar sudah disetujui dan akan dilelang oleh Quraish Lutfi.

"Terdakwa meminta agar bisa mengambil proyek tersebut dan berjanji akan berikan fee sebesar 7 persen dari total proyek yaitu sekitar Rp7 miliar," ujar JPU.

Pada 9 November 2015, Djumadil meminta terdakwa memberikan uang sebesar Rp 2,8 miliar namun terdakwa enggan menyanggupi. Akhirnya terdakwa meminta pegawainya, Erwantoro untuk menyerahkan uang Rp 2 miliar kepada Andi melalui Jailani. Uang tersebut sebagai fee awal proyek ruas jalan Wayabula-Sofi.

"Keesokan harinya terdakwa meminta Erwantoro untuk menukarkan uang Rp 2 miliar menjadi Sin$ 206.718 dan dibungkus dalam paper bag warna cokelat, kemudian diserahkan ke Andi melalui Imran Djumadil," ujar JPU. Namun saat di lokasi penyerahan, Imran meminta Erwantoro menyerahkan uang itu langsung ke Andi di ruang kerjanya di Gedung DPR RI.

Pada 12 November, Abdul Khoir kembali meminta Erwantoro mengantarkan uang Rp 200 juta ke Andi sebagai kesepakatan proyek jalan Wayabula-Sofi. "Uang ini dibungkus dalam paperbag motif batik, dan diserahkan ke Andi melalui Jailani di parkiran PT Windhu Tinggal Utama," ujar JPU.

Pada 12 November, terdakwa kembali meminta Erwantoro menyerahkan uang sebesar Rp 2 miliar yang kemudian ditukar jadi Sin$ 205.128. Sehingga total sudah Rp 2,2 miliar dikeluarkan Abdul Khoir untuk Andi.

"Namun dari Rp 2,2 miliar tersebut, Jailani hanya menyerahkan Rp 1,9 miliar kepada Andi Taufan Tiro di komplek perumahan DPR, sedangkan sisanya Rp 300 juta dibagi dua antara Jailani dan Quraish Lutfhi," ujar JPU.

Selanjutnya pada akhir November, terdakwa mengaku tidak punya cukup uang lagi untuk melunasi fee yang diminta Imran. Akhrinya Imran meminta nomor rekening Erwantoro untuk dipergunakan sebagai sarana penerima uang dari Hengky Polisar dan Budi Liem sebanyak Rp 1 miliar.

Pada 1 Desember 2015 uang sebesar Rp 1,5 miliar yang merupakan uang gabungan dari uang Abdul Khoir sebesar Rp 500 juta, direktur PT Martha Teknik Tunggal Hengky Polisar serta Budi Liem sejumlah Rp 1 miliar diserahkan ke Imran Djumadil dan Yayat Hidayat di warung tenda roti bakar, depan Makam pahlawan Kalibata Jakarta Selatan.

ARIEF HIDAYAT