TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Crisnandi meminta pemerintah daerah memangkas organisasinya yang gemuk. Menurut Yuddy, cara ini mesti ditempuh guna mewujudkan birokrasi yang efisien dan efektif. “Salah satu penyebab besarnya belanja daerah dikarenakan organisasinya over weight,” ujar Yuddy melalui siaran pers, Jumat, 29 April 2016.

Yuddy mempersilakan pemerintah daerah membentuk organisasi sesuai kebutuhan dan harus selektif. Ia mengilustrasikan, untuk pemerintah kota yang tidak memiliki hutan, tidak perlu membentuk dinas kehutanan. "Kalau ada fungsi kehutanan, sebaiknya diintegrasikan ke dinas yang membidangi lingkungan hidup, bukan membentuk dinas tersendiri," kata Yuddy mencontohkan.

Yuddy juga berharap pemerintah daerah menghindari organisasi yang gemuk dengan jenjang hirarki yang panjang. Pemerintah pusat, ujarnya, sudah memberi contoh dengan menghapus sepuluh lembaga non-struktural. “Bahkan saat ini sudah diputuskan dalam rapat di Kementerian Koordinator Polhukam ada sembilan lembaga lainnya yang akan dihapus," tuturnya tanpa menyebut lembaganya.

Menteri Yuddy menambahkan, pembentukan organisasi perangkat daerah harus diawali dengan evaluasi akademik untuk memetakan kondisi organisasi. Yang harus pula dilihat adalah bagaimana idealnya, baik berdasarkan urusan pemerintahan maupun kebutuhan dan karakteristik daerah.

"Sebaiknya juga dilakukan observasi lapangan untuk mengetahui bagaimana kondisi personil, pembiayaan, perlengkapan maupun dokumentasi administrasinya. Yang lebih penting lagi harus ada political will dari pimpinan daerah," ucap Yuddy.

BAGUS PRASETIYO