Lebaran 2,5 Bulan Lagi, Persiapan Operasi Ketupat Dimulai  

Reporter

Editor

Elik Susanto

Kamis, 28 April 2016 17:33 WIB

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal (Pol) Boy Rafli Amar. ANTARA/Wahyu Putro A

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Mabes Polri, Brigadir Jenderal Boy Rafli Amar, mengatakan Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti menginstruksikan kepada seluruh kepala kepolisian daerah mulai menyiapkan Operasi Ketupat 2016. Instruksi operasi pengamanan arus mudik dan arus balik Lebaran ini disampaikan melalui teleconference Badrodin dengan para kapolda di seluruh Indonesia.

Selain kegiatan Lebaran, kata Boy, Kapolri meminta para kapolda segera berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengantisipasi kemacetan arus mudik dan arus balik Lebaran.
"Kepada Kakorlantas di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah, Kapolri menyampaikan perlu disiapkan jalur alternatif dari sekarang," ujar Boy di Jakarta, Kamis, 28 April 2016.

Berdasarkan penanggalan, Lebaran tahun ini jatuh pada 6 dan 7 Juli 2016.Berbagai persiapan dilakukan oleh sejumlah instansi, seperti PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Semarang. "Kami siapkan pelayanan transaksi, lalu lintas, dan konstruksi," kata Deputi General Manager Operasional PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Semarang Thomas Dwiatmanto, seperti dikutip dari Antara.

Dari sisi layanan transaksi, Jasa Marga bekerja sama dengan bank pengumpul uang dari jasa jalan tol. "Biasanya, pada hari H, petugas terkendala pengambilan uang dari hasil pembayaran pengguna jalan tol. Kami minta mereka siap. Begitu pula uang kembali, kami butuh uang pecahan," tuturnya.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan berharap, penggunaan sistem elektronik bisa digunakan di jalan tol. "Sebenarnya kalau jalan tol itu pakai sistem elektronik semua, enggak ada kemacetan. Transaksi tunai memakan waktu lama," kata Jonan setelah bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Rabu, 27 April 2016.

Jonan menjelaskan, penggunaan sistem elektronik yang dimaksud adalah yang ditaruh di kaca depan. Nantinya, saldo yang tersimpan dalam sistem elektronik otomatis berkurang saat kendaraan melewati gerbang tol yang dilengkapi radar.

Jonan mengaku sudah mengirimkan surat ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono soal permintaan penggunaan sistem elektronik di jalan tol. Kebijakan tersebut menjadi kewenangan Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT), yang berada di bawah Kementerian PUPR.

Sistem e-money juga diharapkan bisa mengurai kemacetan di gerbang tol karena tidak memerlukan uang kembalian. Jonan tak mengetahui berapa persen penggunaan sistem elektronik atau e-money bisa mengurangi kemacetan. Yang jelas, kata dia, sistem tersebut harus dilakukan tanpa perlu kajian lagi.

Boy Rafli menambahkan, persiapan lainnya adalah pengecekan kembali kondisi jalur alternatif. Dengan pengecekan, diketahui sejauh mana pemanfaatannya, terutama jalur alternatif di jalur pantai utara dan wilayah selatan. "Ini supaya sistem urai kemacetan berjalan efektif," ujar Boy.



Boy menambahkan, Kapolri meminta para kapolda mulai menginventarisasi titik-titik rawan macet sejak dini di wilayah masing-masing.



INGE KLARA SAFITRI | AMIRULLAH


Advertising
Advertising



Berita terkait

Badan Bank Tanah dan Polri Teken MoU Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

1 hari lalu

Badan Bank Tanah dan Polri Teken MoU Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Badan Bank Tanah menandatangani nota kesepahaman dengan Kepolisian tentang sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pengelolaan tanah.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai Polisi Berantas Judi Online Tak Sentuh Bandar Level Atas

1 hari lalu

Pengamat Nilai Polisi Berantas Judi Online Tak Sentuh Bandar Level Atas

Pengamat kepolisian mengatakan problem pemberantasan judi online beberapa waktu lalu marak penangkapan tapi tak sentuh akar masalah.

Baca Selengkapnya

KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

1 hari lalu

KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

Sprindik Eddy Hiariej belum terbit karena Direktur Penyelidikan KPK Brijen Endar Priantoro tak kunjung meneken lantaran ada perintah dari Polri.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Terjunkan 4.266 Personel, Amankan Rapat Pleno Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

4 hari lalu

TNI-Polri Terjunkan 4.266 Personel, Amankan Rapat Pleno Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Sebanyak 4.266 personel gabungan TNI dan Polri mengamankan penetapan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Penangkapan Polisi yang Terlibat Kasus Narkoba Layak Diapresiasi

5 hari lalu

Pengamat Sebut Penangkapan Polisi yang Terlibat Kasus Narkoba Layak Diapresiasi

ISESS sebut penangkapan polisi yang diduga terlibat kasus narkoba perlu diapresiasi.

Baca Selengkapnya

Marak Korban dan Modus Baru: Layanan Pinjol Ilegal Bisa Dihukum 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Triliun

5 hari lalu

Marak Korban dan Modus Baru: Layanan Pinjol Ilegal Bisa Dihukum 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Triliun

Selain 537 entitas pinjol ilegal, Satgas PASTI juga menemukan 48 konten penawaran pinjaman pribadi dan 17 entitas yang menawarkan investasi.

Baca Selengkapnya

Mengenal Tugas Puslabfor Polri, Jenis Investigasi dan Fungsi yang Dilakukannya

5 hari lalu

Mengenal Tugas Puslabfor Polri, Jenis Investigasi dan Fungsi yang Dilakukannya

Puslabfor Polri melakukan investigasi kebakaran di Mampang, Jakarta yang mengakibatkan 7 lorban meninggal. Apa saja tugas Puslabfor?

Baca Selengkapnya

Cara Perpanjang SKCK 2024 Lewat Aplikasi Presisi Polri dan Biayanya

5 hari lalu

Cara Perpanjang SKCK 2024 Lewat Aplikasi Presisi Polri dan Biayanya

Tata cara perpanjang SKCK 2024 secara online bisa dilakukan melalui aplikasi PRESISI POLRI Super App. Ketahui syarat dan biaya terbarunya.

Baca Selengkapnya

Buka Rakernis di Surabaya, Kadiv Humas Polri: Kepercayaan Masyarakat adalah Harga Mati

5 hari lalu

Buka Rakernis di Surabaya, Kadiv Humas Polri: Kepercayaan Masyarakat adalah Harga Mati

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, ke depan bakal banyak tantangan yang akan dihadapi polisi dan masyarakat.

Baca Selengkapnya

Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2024, Sebanyak 7.783 Personel Gabungan Berjaga di MK

6 hari lalu

Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2024, Sebanyak 7.783 Personel Gabungan Berjaga di MK

7.000 lebih personel gabungan Polri-TNI berjaga di MK pada hari ini.

Baca Selengkapnya