Meski Ancam Lingkungan, Tambang Emas Banyuwangi Jalan Terus  

Reporter

Rabu, 27 April 2016 14:22 WIB

Gunung Tumpang Pitu dari Pantai Pancer, Pesanggaran. Gunung setinggi 450 mdpl itu yang menjadi lokasi tambang emas PT Bumi Suksesindo. TEMPO/Ika Ningtyas

TEMPO.CO, Surabaya - Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Jawa Timur Dewi J Putriani mengatakan penambangan emas yang dilakukan oleh PT Bumi Suksesindo (PT BSI) di Gunung Tumpang Pitu, Kecamatan Pesanggara, Banyuwangi, tidak bisa dihentikan. Menurutnya izin tambang PT BSI sudah lengkap. "Kalau itu ada kesalahan prosedur baru kami peringatkan," kata Dewi kepada Tempo, Rabu, 27 April 2016.


Menurut Dewi, izin penambangan perusahaan itu dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang langsung dilaporkan kepada Dinas Energi Sumber Daya Mineral. Izin penambangan itu ada sebelum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang menyatakan izin penambangan dikeluarkan oleh pemerintah provinsi. Karena izin penambangan dikeluarkan sebelum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 diberlakukan, maka kewenangan pengeluaran izin ada pada pemerintah kabupaten. "Saya lupa kapan izin itu keluar, tapi izin sebelum UU Nomor 23 ada."


Pemerintah provinsi pun juga tidak berwenang atas pengawasan. Kewenangan itu ada pada pemerintah pusat. Pengawasan penambangan PT BSI dilakukan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Sedangkan izin Analisis Dampak Lingkungan PT Bumi diurus oleh Badan Lingkungan Hidup Jawa Timur.


Dewi mengaku tak tahu soal peledakan perdana di area tambang. PT Bumi pun, kata dia, tidak harus memberi tahukan rencana peledakan maupun eksplorasi. "Memang PT Bumi tak punya kewajiban memberitahu kami."


Hal yang sama juga dikatakan anggota Panitia Khusus Tambang DPRD Jawa Timur Abdul Halim. Izin tambang PT Bumi sangat lengkap. Bahkan izin untuk mengeksplorasi kawasan hutan produksi yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan juga sudah dikantongi. "Secara prosedural izin mereka tidak masalah, jadi kami tidak bisa menghentikannya."

Hanya saja, hingga kini PT BSI belum memberitahu berapa kandungan emas yang dihasilkan dari proses penambangan itu. Oleh karena itu, sampai saat ini Pansus, kata politisi Partai Gerindra itu, masih menunggu jawaban dari perusahaan.

Peledakan perdana di area tambang Tumpang Pitu di Plant Site dijadwalkan hari ini, Rabu, 27 April 2016. PT BSI akan memproduksi emas dan perak secara komersial dengan produksi bijih rata-rata sebesar 3 juta ton per tahun untuk mendukung produksi tahunan emas hingga 90 ribu ounce dan perak hingga 1 juta ounce.

Juru bicara Banyuwangi's Forum for Environmental Learning (BaFFEL), Rosdi Bahtiar Martadi, ketika dihubungi Tempo, Selasa malam, 26 April 2016, mengatakan penambangan di Tumpang Pitu berdampak terhadap kerusakan lingkungan. Tumpang Pitu merupakan daerah resapan air. "Jika perusahaan diizinkan menambang, kebutuhan air untuk pemurnian emasnya sebesar 2,038 juta liter setiap hari," kata Rosdi.

EDWIN FAJERIAL

Advertising
Advertising

Berita terkait

LPDP Buka Beasiswa Prioritas ke NEU, CSU dan UST untuk Bidang Pertambangan

1 hari lalu

LPDP Buka Beasiswa Prioritas ke NEU, CSU dan UST untuk Bidang Pertambangan

Tujuan beasiswa LPDP ini untuk mencetak tenaga kerja untuk memenuhi program hilirisasi industri berbasis tambang mineral di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Hari Bumi dan Hari Kartini, Petani Kendeng Ungkit Kerusakan Karst yang Memicu Banjir

3 hari lalu

Hari Bumi dan Hari Kartini, Petani Kendeng Ungkit Kerusakan Karst yang Memicu Banjir

Kelompak masyarakat peduli Pegunungan Kendeng memgangkat isu kerusakan lingkungan pada Hari Bumi dan Hari Kartini/

Baca Selengkapnya

10 Perusahaan Timah Terbesar di Dunia, Ada PT Timah

5 hari lalu

10 Perusahaan Timah Terbesar di Dunia, Ada PT Timah

Berikut ini deretan perusahaan timah terbesar di dunia berdasarkan jumlah produksinya pada 2023, didominasi oleh pabrik Cina.

Baca Selengkapnya

JATAM Laporkan Menteri Investasi Bahlil ke KPK, Ini Sebabnya

21 hari lalu

JATAM Laporkan Menteri Investasi Bahlil ke KPK, Ini Sebabnya

Jaringan Advokasi Tambang melaporkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, apa penyebabnya?

Baca Selengkapnya

Korupsi Timah: Aturan Rujukan Penghitungan Kerugian Negara Rp 271 Triliun

22 hari lalu

Korupsi Timah: Aturan Rujukan Penghitungan Kerugian Negara Rp 271 Triliun

Kasus dugaan korupsi di PT Timah, yang melibatkan 16 tersangka, diduga merugikan negara sampai Rp271 triliun. Terbesar akibat kerusakan lingkungan.

Baca Selengkapnya

Ramai soal Korupsi Timah Rp 271 Triliun, Begini Fluktuasi Saham TINS dan Analisisnya

22 hari lalu

Ramai soal Korupsi Timah Rp 271 Triliun, Begini Fluktuasi Saham TINS dan Analisisnya

Pergerakan saham PT Timah Tbk. atau TINS terpantau berfluktuatif usai terkuaknya kasus korupsi tata niaga timah di wilayah IUP. Begini analisisnya.

Baca Selengkapnya

Kasus Harvey Moeis Korupsi Timah, Peran Lobi-Lobi hingga Membeli Barang Mewah Miliaran

23 hari lalu

Kasus Harvey Moeis Korupsi Timah, Peran Lobi-Lobi hingga Membeli Barang Mewah Miliaran

Pada Kamis, 4 April 2024, istri Harvey Moeis, selebriti Sandra Dewi mendatangi Kejaksaan Agung untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi

Baca Selengkapnya

Istana Buka Suara soal Luhut Disebut Tak Setuju Revisi PP Minerba Usul Bahlil

24 hari lalu

Istana Buka Suara soal Luhut Disebut Tak Setuju Revisi PP Minerba Usul Bahlil

Menteri Sekretaris Negara Pratikno tak menampik soal posisi Luhut yang tidak setuju.

Baca Selengkapnya

Sengkarut Korupsi Rp 271 Triliun di PT Timah Tbk, Begini Awal Mula Berdiri BUMN Pertambangan Timah

24 hari lalu

Sengkarut Korupsi Rp 271 Triliun di PT Timah Tbk, Begini Awal Mula Berdiri BUMN Pertambangan Timah

PT Timah Tbk terbelit kasus korupsi hingga Rp 271 triliun. Begini profil perusahaan BUMN pertambangan timah yang telah didirikan sejak 1976.

Baca Selengkapnya

Klaim Lakukan Banyak Perbaikan, Bos PT Timah Mengaku Tak Terlibat dalam Kasus Korupsi Rp 271 Triliun

25 hari lalu

Klaim Lakukan Banyak Perbaikan, Bos PT Timah Mengaku Tak Terlibat dalam Kasus Korupsi Rp 271 Triliun

Direktur Utama PT Timah Ahmad Dani Virsal mengaku tak terlibat dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah wilayah IUP perseroan.

Baca Selengkapnya