Jokowi Pilih 'Mundur' Ketimbang Jawab Panama Papers  

Reporter

Editor

Agoeng Wijaya

Selasa, 26 April 2016 15:36 WIB

Presiden Jokowi menunggu kedatangan Anggota dan Ketua BPK, Harry Azhar Azis, di Istana Merdeka, Jakarta, 14 April 2016. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Ada saja cara Presiden Joko Widodo menghindari pertanyaan wartawan. Bukannya menyatakan menolak menjawab sebagaimana pejabat publik pada umumnya, ia bikin cara baru: mundur.

Mundur yang dimaksud bukan mengundurkan diri dari jabatan, melainkan berjalan ke belakang. Seperti Selasa siang, 26 April 2016 ini, ketika Jokowi yang baru saja membuka Sensus Ekonomi 2016 di kompleks Istana Merdeka.

Selangkah demi selangkah dia menjauh dari awak media yang mencegatnya dan melontarkan pertanyaan tentang keberadaan pejabat publik di Panama Papers serta Kuburan Massal PKI. Ekspresi Jokowi tak seperti pejabat yang hendak kabur saat berjalan mundur. Wajahnya tetap serius dengan sorot mata tajam dan bibir ditekuk ke atas seolah-olah memikirkan jawaban.

"Hmm, bagaimana? Apa?" kata Jokowi sambil terus berjalan mundur. Tak satupun jawaban keluar dari mulutnya.

Awak media di depan Jokowi pun dibikin gemas oleh ulah Presiden. Mereka memintanya tak kabur, tapi Jokowi tak menghentikan langkah mundurnya.

Setelah posisinya cukup jauh dari awak media, barulah Jokowi melempar senyum. Ia melambaikan tangan dan meminta pertanyaan disampaikan lain waktu.

Sebagaimana diberitakan, beberapa pekan terakhir terungkap sejumlah nama populer termasuk pejabat publik di Panama Papers. Panama Papers adalah sebutan proyek konsorsium global jurnalis investigasi (ICIJ) yang membongkar bocoran dokumen berisi daftar klien Mossack Fonseca, sebuah firma hukum di Panama yang banyak membantu pendirian perusahaan cangkang di negara suaka pajak.

Baca: Luhut Terseret Panama Papers

Tempo, satu-satunya media dalam negeri yang tergabung dalam proyek investigasi global tersebut, menemukan sejumlah konglomerat hingga penyelenggara negara dalam daftar klien tersebut. Dua di antaranya adalah Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Azis dan Menteri Koordinator Politik Hukum Keamanan Luhut Panjaitan.

Baca: Ketua BPK Harry Azhar Azis Dituntut Mundur

Harry tak membantah pernah mendirikan perusahaan cangkang di British Virgin Islands. Namun menurut dia perusahaan itu tak pernah aktif, apalagi memiliki aset. Adapun Luhut menampik menjadi bos di sebuah perusahaan di Republik Seychelles, Afrika Timur, yang didirikan oleh orang-orang dekatnya pada 2006.

ISTMAN MP | AGOENG

Berita terkait

Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan

3 menit lalu

Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan

Presiden Joko Widodo alias Jokowi buka suara soal kelanjutan rencana pemerintah memberi insentif untuk mobil hybrid.

Baca Selengkapnya

Nadiem Berterima Kasih ke Jokowi atas Dukungan terhadap Merdeka Belajar

9 menit lalu

Nadiem Berterima Kasih ke Jokowi atas Dukungan terhadap Merdeka Belajar

Nadiem mengatakan, semua keberhasilan gerakan Merdeka Belajar selama ini berkat dukungan dan arahan dari Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sebut Kapasitas Produksi Motor Listrik di RI 1,6 Juta Unit, Baru Tercapai 100 Ribu Unit

15 menit lalu

Jokowi Sebut Kapasitas Produksi Motor Listrik di RI 1,6 Juta Unit, Baru Tercapai 100 Ribu Unit

Presiden Jokowi menyebut Indonesia memiliki peluang pasar yang besar untuk mengembangkan ekosistem kendaraan motor listrik. Begini penjelasannya.

Baca Selengkapnya

Jokowi Respons Positif soal Wacana Presidential Club, Berharap Bisa Dilakukan Setiap 2 Hari Sekali

1 jam lalu

Jokowi Respons Positif soal Wacana Presidential Club, Berharap Bisa Dilakukan Setiap 2 Hari Sekali

Jokowi merespons positif wacana Presidential Club yang digagas Presiden terpilih Prabowo Subianto

Baca Selengkapnya

Jokowi Tegaskan Penyusunan Kabinet Baru Hak Prerogatif Prabowo: Kalau Usul-usul Boleh

1 jam lalu

Jokowi Tegaskan Penyusunan Kabinet Baru Hak Prerogatif Prabowo: Kalau Usul-usul Boleh

Jokowi menegaskan susunan kabinet pada pemerintahan mendatang merupakan hak prerogatif Presiden Terpilih dalam hal ini Prabowo

Baca Selengkapnya

Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang Bakal Direlokasi ke Bolaang Mongondow

2 jam lalu

Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang Bakal Direlokasi ke Bolaang Mongondow

Kementerian PUPR bakal merelokasi merelokasi warga terdampak erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Bakal Bentuk Presidential Club, Megawati, SBY dan Jokowi Masuk di Dalamnya

2 jam lalu

Prabowo Bakal Bentuk Presidential Club, Megawati, SBY dan Jokowi Masuk di Dalamnya

Prabowo disebut akan membentuk Presidential Club yang menjadi wadah pertemuan mantan presiden.

Baca Selengkapnya

Jokowi Instruksikan Pendataan dan Relokasi Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang

5 jam lalu

Jokowi Instruksikan Pendataan dan Relokasi Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi meminta pendataan penduduk terdampak erupsi Gunung Ruang dan persiapan tempat relokasi

Baca Selengkapnya

Respons Istana atas Wacana Presidential Club dari Jubir Prabowo

5 jam lalu

Respons Istana atas Wacana Presidential Club dari Jubir Prabowo

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menanggapi wacana pembentukan presidential club yang disampaikan juru bicara Prabowo

Baca Selengkapnya

PSI Sebut Nama Jokowi Jadi Rebutan usai Tak Dianggap PDIP

6 jam lalu

PSI Sebut Nama Jokowi Jadi Rebutan usai Tak Dianggap PDIP

Ketua DPP PSI, Andre Vincent Wenas, mengatakan nama Presiden Jokowi menjadi rebutan di luar PDIP. PSI pun mengklaim partainya adalah partai Jokowi.

Baca Selengkapnya