Dipecat PKS, Fahri Hamzah Dilindungi KAMMI  

Reporter

Minggu, 24 April 2016 23:12 WIB

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fahri Hamzah, menjawab pertanyaan awak media terkait pemberhentian dirinya dari keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 4 April 2016. Dalam keterangannya Fahri Hamzah menyatakan tidak menerima pemecatan tersebut. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Presidium Nasional Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Fitra Arsil mengatakan Fahri Hamzah, yang belum lama ini dipecat PKS, adalah aset yang harus dilindungi. Menurut Arsil, Fahri adalah aset bangsa yang mesti dijaga citranya.

"Karena itu, hal-hal yang merusak ketokohannya dan kepemimpinannya harus dihindari," kata Arsil saat konferensi pers Deklarasi Keluarga Alumni KAMMI di Hotel Oasis, Senin, Jakarta, Ahad, 24 April 2016.

Arsil menambahkan, untuk menjaga citra ketokohan Fahri, harus dihindari proses yang terjadi secara emosional. Semua pihak yang terlibat dalam polemik Fahri Hamzah harus mendukung dan menghargai proses di pengadilan.

Fahri Hamzah adalah mantan Ketua Umum KAMMI periode 1998-1999. Saat ini Fahri tengah menggugat pemecatannya dari Partai Keadilan Sejahtera.

Dalam orasinya di hadapan kader KAMMI, Fahri menilai apa yang terjadi padanya suatu malpraktek demokrasi. Menurut dia, demokrasi menjaga hak-hak tiap warga negaranya, sehingga tidak dapat diperlakukan semena-mena.

Fahri dipecat dari keanggotaan PKS berdasarkan surat keputusan bernomor 463/SKEP/DPP-PKS/1437 pada 1 April 2016. Ia dianggap melanggar ketertiban partai. Dalam keterangan di laman resmi www.pks.or.id, dijelaskan ada beberapa kesalahan Fahri.

Pertama, ia menyebut anggota DPR "rada-rada bloon". Sikapnya ini membuatnya dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Kedua, dengan mengatasnamakan DPR, ia setuju membubarkan KPK. Ketiga, tanpa arahan partai, ia menyatakan pasang badan atas tujuh proyek DPR.

Fahri menyindir pihak yang menolak revisi Undang-Undang KPK sok pahlawan, padahal partainya menolak. Kesalahan lain, menurut PKS, adalah ia beranggapan nilai kenaikan tunjangan DPR kurang, dan terakhir, ia membela Setya Novanto dalam kasus "Papa Minta Saham."

AHMAD FAIZ

Berita terkait

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

3 hari lalu

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

Kabar PKS gabung koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran membuat Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah keluarkan pernyataan pedas.

Baca Selengkapnya

Partai Gelora Tolak PKS Gabung Prabowo, Alasan yang Mengemuka dan Luka Konflik Internal Masa Lalu

4 hari lalu

Partai Gelora Tolak PKS Gabung Prabowo, Alasan yang Mengemuka dan Luka Konflik Internal Masa Lalu

Waketum Partai Gelora Fahri meminta PKS mempertimbangkan dengan matang keputusan bergabung atau tidak dengan pemerintahan Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

Reaksi Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Soal Wacana KPK dan Ombudsman Dilebur

26 hari lalu

Reaksi Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Soal Wacana KPK dan Ombudsman Dilebur

Muncul kabar bahwa KPK dan Ombudsman akan dilebur, bagaimana respons aktivis antikorupsi dan para pengamat?

Baca Selengkapnya

Saat Grace Natalie PSI 'Senggol' Gelora dan PKB soal Lonjakan Suara

4 Maret 2024

Saat Grace Natalie PSI 'Senggol' Gelora dan PKB soal Lonjakan Suara

Partai Gelora dan PKB 'disenggol' Grace Natalie PSI soal lonjakan suara dalam quick count sebuah lembaga survei. Apa kata Gelora dan PKB?

Baca Selengkapnya

Respons Fahri Hamzah soal Partai Gelora Alami Lonjakan Suara

3 Maret 2024

Respons Fahri Hamzah soal Partai Gelora Alami Lonjakan Suara

Partai Gelora menjadi sorotan selain PSI karena mengalami lonjakan suara dalam real count sementara KPU

Baca Selengkapnya

Fahri Hamzah dan Partai Gelora Setuju Ambang Batas Parlemen Dihapuskan

2 Maret 2024

Fahri Hamzah dan Partai Gelora Setuju Ambang Batas Parlemen Dihapuskan

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold harus dihapuskan. Hal

Baca Selengkapnya

Jika Prabowo-Gibran Menang: Akankah Bahlil, Habiburokhman, Grace Natalie, Gus Miftah hingga Raffi Ahmad Jadi Menteri?

18 Februari 2024

Jika Prabowo-Gibran Menang: Akankah Bahlil, Habiburokhman, Grace Natalie, Gus Miftah hingga Raffi Ahmad Jadi Menteri?

Jika Prabowo-Gibran menang, pendukung utama seperti Habiburokhman, Grace Natalie, Bahlil, Zulhas, hingga Gus Miftah dan Raffi Ahmad bisa jadi menteri?

Baca Selengkapnya

Film Dirty Vote Ulas Dugaan Permainan Aturan KPU untuk Loloskan Partai Gelora di Pemilu 2024

12 Februari 2024

Film Dirty Vote Ulas Dugaan Permainan Aturan KPU untuk Loloskan Partai Gelora di Pemilu 2024

Bagaimana dugaan permainan aturan KPU untuk meloloskan Partai Gelora yang diulas di film Dirty Vote?

Baca Selengkapnya

Timnas Amin Minta Fahri Hamzah Tak Sombong Bilang Anies dan Cak Imin Bakal Jadi Tersangka

1 Februari 2024

Timnas Amin Minta Fahri Hamzah Tak Sombong Bilang Anies dan Cak Imin Bakal Jadi Tersangka

Timnas Amin Minta Fahri Hamzah Tak Sombong Bilang Anies dan Cak Imin Bakal Jadi Tersangka

Baca Selengkapnya

HUT PDIP ke-51, Merunut Sejarah PDI Perjuangan Sejak 1927

10 Januari 2024

HUT PDIP ke-51, Merunut Sejarah PDI Perjuangan Sejak 1927

HUT PDIP ke-51 pada 10 Januari 2024. Meskipun lahir pada 1973, tetapi keberadaan partai politik PDI Perjuangan bisa dirunut sejak 1927.

Baca Selengkapnya