TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menggelar Rapat Koordinasi Nasional Bidang Kemaritiman. "Rakor kali ini ingin menggerakkan potensi kemaritiman," kata Ketua DPP PDIP Bidang Kemaritiman Rokhmin Dahuri di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Ahad, 24 April 2016.
Rokhmin menuturkan ada lima alasan mengembangkan kemaritiman. Pertama, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar. Kedua, laut dan pesisir Indonesia mengandung potensi US$ 1,5 triliun. Ketiga, sebanyak 45 persen barang yang didagangkan di dunia dikapalkan melalui perairan Indonesia. Keempat sumber daya alam laut yang melimpah. Terakhir, profit tinggi bagi usaha-usaha pada sektor kelautan.
Beberapa menteri Kabinet Kerja yang berhubungan dengan kemaritiman dijadwalkan hadir, seperti Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, serta Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.
Tampak di antara tamu, kader PDIP yang menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, serta Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani. Namun Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak hadir dengan alasan menghadiri peringatan Hari Bumi di Banten.
Pembahasan masalah maritim kali ini dihadiri pula perwakilan nelayan yang terhimpun dalam Gerakan Nelayan Tani Indonesia. Rakornas ini mengambil tema menggerakkan poros maritim dunia untuk kesejahteraan rakyat.
AHMAD FAIZ
Berita terkait
KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera
25 Februari 2024
Sejak penerapan sanksi administratif di sektor kelautan dan perikanan, KKP menyebut kebijakan tersebut mampu meningkatkan efek jera.
Baca SelengkapnyaPengukuhan Yonvitner Jadi Guru Besar IPB, Paparkan Potensi Kerugian Sumber Daya Pesisir akibat Perubahan Iklim
27 Januari 2024
Pakar ilmu pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan, Yonvitner dikukuhkan menjadi Guru Besar Tetap Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB.
Baca SelengkapnyaMenteri Trenggono Ungkap Fokus KKP di 2024: Masih Program Ekonomi Biru
11 Januari 2024
Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan prioritas KKP tahun ini masih fokus pada pelaksanaan program-program berbasis ekonomi biru.
Baca SelengkapnyaPencapaian Konas Pesisir XI jadi Masukan Perubahan UU Kelautan
28 November 2023
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono membuka Konferensi Nasional XI Pengelolaan Sumber Daya Laut
Baca SelengkapnyaDisentil Ganjar, Apa Kabar Janji Tol Laut Jokowi?
10 November 2023
Bakal calon presiden Ganjar Pranowo mengkritik sektor maritim tanah air.
Baca SelengkapnyaBMKG Ajak Kolaborasi Data Kelautan Dunia untuk Mitigasi Perubahan Iklim
30 Oktober 2023
Ketersediaan data dan informasi yang akurat mengenai laut menjadi salah satu bentuk mitigasi dampak perubahan iklim.
Baca SelengkapnyaJokowi Mau Lanjutkan Hilirisasi ke Sektor Perkebunan hingga Kelautan
24 Oktober 2023
Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengatakan progran hilirisasi bakal berlanjut.
Baca SelengkapnyaMengenal Ocean Young Guards, Komunitas Mahasiswa Unpad Penjaga Ekosistem Laut
22 Oktober 2023
Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran atau Unpad mendirikan komunitas Ocean Young Guards.
Baca SelengkapnyaRI Bakal Gelar Forum Negara Pulau dan Kepulauan, Bahas Isu Iklim hingga Pencemaran
20 Juli 2023
Pemerintah akan menggelar Forum Negara Pulau dan Kepulauan (Archipelagic and Island States/Ais Forum) pada 10-11 Oktober 2023 di Bali. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Kemenko Marves menyebut, forum tersebut akan menghadirkan delegasi dari 51 negara anggota Ais Forum.
Baca SelengkapnyaSiapa Pasang Pagar di Laut Tangerang? Dinas Perikanan, Kelautan dan Polairud Banten Tak Ada yang Tahu
23 Juni 2023
Pagar bambu memagari wilayah laut di peraiaran Kabupaten Tangerang. Memanjang hingga berkilo-kilometer. Tidak ada yang tahu siapa yang pasang.
Baca Selengkapnya