Diperiksa Polri, Hartawan Aluwi akan Diserahkan ke Kejaksaan

Reporter

Editor

Pruwanto

Jumat, 22 April 2016 16:35 WIB

Kadiv Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal Boy Rafli menunjukkan foto Hartawan Aluwi saat tiba di Bandara Soekarno Hatta semalam. TEMPO/Inge Klara

TEMPO.CO, Jakarta - Hartawan Aluwi, mantan Presiden Komisaris PT Antaboga Delta Sekuritas sekaligus buron kasus Bank Century, ditangkap dan dipulangkan ke Indonesia dari Singapura melalui Bandara Soekarno Hatta Cengkareng, Tangerang, Kamis malam, 21 April 2016.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal Boy Rafli Amar mengatakan, Hartawan tengah menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri. Rencananya, setelah pemeriksaan terhadapnya selesai, polisi akan menyerahkan Hartawan ke Kejaksaan Agung.

"Jika proses pemeriksaan selesai, Hartawan Aluwi akan kami serahkan ke Kejaksaan," kata Boy dalam keterangan pers di Humas Mabes Polri Jakarta, Jumat 22 April 2016.

Boy memperkirakan Hartawan diserahkan ke kejaksaan dalam dua hari ke depan. "Kemungkinan dalam dua hari ke depan (diserahkan) tapi komunikasi terakhir dengan penyidik, mungkin dua jam lagi selesai pemeriksaannya. Kita lihat saja nanti," kata Boy.

Hartawan Aluwi merupakan terpidana 14 tahun penjara atas kasus penipuan nasabah Bank Century. Dalam kasus ini, Hartwan dianggap membantu Robert Tantular. Hartawan merupakan pemilik Rekening PT Antaboga Delta Sekuritas yang beberapa kali dijadikan tempat penampungan setoran uang yang dikirim oleh Robert.

Hartawan divonis sejak 2015 lalu lewat sidang tanpa kehadiran terdakwa atau in absentia, pada 6 Agustus 2015. Dia dinyatakan terbukti melanggar pasal 378 KUHP tentang penipuan, penggelapan dana Rp1,378 triliun dari sekitar 5 ribu nasabah Bank Century lewat investasi bodong PT Antaboga Delta Sekuritas.

INGE KLARA SAFITRI

Berita terkait

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

2 jam lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

17 jam lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

2 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

2 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

2 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya