Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. ANTARA/Sigid Kurniawan
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku mendapat keluhan dari sejumlah kepala daerah mengenai pendamping desa yang bukan warga lokal desa. Salah satu protes, kata dia, datang dari Gubernur Bali I Made Mangku Pastika.
"Kemarin Gubernur Bali protes, kalau bisa pendamping dana desa dari Bali jangan dropping dari daerah lain nanti koordinasinya tidak baik," kata Tjahjo menirukan pernyataan Mangku Pastika di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu, 20 April 2016.
Selain dari luar daerah, kata Tjahjo, Mangku juga mempermasalahkan banyaknya pendamping desa beragama Islam. Padahal, mayoritas masyarakat Bali beragama Hindu. "Yang penting pendamping desa memahami tugas, fungsi, dan kultur dari daerahnya," ujar Tjahjo.
Tjahjo mengaku sudah berkonsultasi dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar. Namun, kata dia, Marwan menyerahkan urusan pendamping desa ke provinsi.
Tjahjo meminta Kementerian Desa dan kepala daerah mengawasi pendamping desa supaya arah pembangunan yang menggunakan dana desa berhasil. "Jangan sampai dia gak tahu desanya, kalau kulturnya beda bisa repot," katanya.
Adapun proses rekrutmen pendamping desa diselenggarakan oleh satuan kerja provinsi. Kementerian Desa memberikan panduan rekrutmen dengan menugaskan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Provinsi sebagai penyelenggara. Rekrutmen dilakukan terbuka dengan kewajiban pada setiap provinsi mengumumkan pendaftaran melalui media massa.
