Persiapan pembukaan Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI di Hotel JW Marriot, Surabaya, Jawa Timur, 17 April 2015. ANTARA/Zabur Karuru
TEMPO.CO, Surabaya -- Ketua Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI) Jawa Timur Bambang Pramukantoro menyatakan setuju penyelenggaraan Konferensi Luar Biasa. Namun, menurut dia, KLB itu mesti sesuai dengan statuta PSSI.
Bambang menjelaskan dalam statuta PSSI tertulis apabila dua pertiga dari seluruh anggota PSSI menghendaki KLB maka diperbolehkan untuk melaksanakan. "Kami akan dukung jika syarat dalam statuta itu terpenuhi," ujarnya melalui pesan singkatnya kepada Tempo, Minggu 17 April 2016.
Meski begitu Bambang tidak ingin PSSI diintervensi oleh pihak-pihak yang berada di luar anggota PSSI. Dia meminta keputusan soal penyelenggaraan KLB tersebut berada di tangan seluruh anggota PSSI. "Jangan sampai ada intervensi dari luar PSSI," ucap dia.
Bambang berharap dapat melihat kembali kompetisi sehingga kegiatan sepak bola Indonesia kembali eksis di tingkat nasional dan internasional. "Kalau sepak bola Indonesia kembali eksis tentu akan berprestasi," ujarnya.
Jumat 15 April 2016, sebanyak 23 Asprov PSSI dan sejumlah klub sepak bola nasional berdialog dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Dalam pertemuan itu, Presiden Joko Widodo ingin reformasi sepak bola nasional terus jalan.
Manajer klub Persib Bandung, Umuh Muchtar, yang hadir dalam pertemuan itu, mengatakan permintaan pencabutan sanksi terhadap PSSI menjadi pembahasan dalam pertemuan yang berjalan sekitar satu jam. Tema KLB pun ikut muncul ke permukaan. Menurut Umuh, pelaksanaan KLB akan bergantung pada klub.
Di luar persoalan sanksi dan tuntutan KLB, ucap Umuh, klub-klub nasional mengharapkan dukungan penuh pemerintah di kompetisi Indonesia Soccer Championship (ISC). Ia menyebutkan Presiden Jokowi akan memberikan dukungan dengan menghadiri pembukaan kompetisi pada 29 April 2016 di Papua.
Wacana KLB datang pasca-penetapan Ketua Umum PSSI La Nyalla Mattalitti sebagai tersangka dugaan korupsi. La Nyalla diduga menggelapkan dana hibah Kamar Dagang dan Industri sebesar Rp 5 miliar oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Perwakilan 34 Asprov PSSI pun lantas menggelar pertemuan yang menghasilkan sikap. Salah satunya menolak segala bentuk upaya pengambilalihan dan penggantian pengurus PSSI melalui cara-cara inkonstitusional yang melanggar statuta PSSI.
