Sumber Waras, Ketua BPK: Ini Drama Ahok Supaya Koran Laku  

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Sabtu, 16 April 2016 12:32 WIB

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjawab pertanyaan wartawan setibanya di Gedung KPK, Jakarta, 12 April 2016. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Azis mengatakan kisruh hasil audit pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras merupakan drama yang dibuat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Harry meminta Ahok segera menuntut BPK ke pengadilan bila tidak terima dengan hasil audit itu.

"Ini cuma menambah drama supaya koran laku," kata Harry dalam acara “Pro-Kontra Audit Sumber Waras” di Warung Daun, Jakarta Pusat, Jakarta, Sabtu, 16 April 2016. Harry meminta Ahok tidak banyak berbicara di media massa dan langsung menggugat hasil audit kepada pengadilan jika memang merasa dirugikan.

BACA: Kalau Ahok Berani Tuntut BPK, Lulung: Potong Telinga Saya!

Hal yang serupa pun diungkapkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon. Politikus Partai Gerindra ini mengatakan polemik Sumber Waras yang berlarut-larut disebabkan drama yang dibuat Ahok. "Ini drama satu babak yang dilakukan Ahok. Dia kira dia akan survive di drama satu babak ini?" ujar Fadli.

Fadli menegaskan, laporan audit BPK bukan tentang masalah pribadi. Namun ia mempermasalahkan sikap Ahok yang dinilainya arogan. Apalagi Ahok juga memaki lembaga pemerintah lain melalui media. "Tinggal gugat saja, silakan ke pengadilan, banyak yang menggugat dan alhamdulillah gugatan mereka tidak berhasil," tutur Harry.

BACA: Soal Sumber Waras, Ini Beda Audit BPK Zaman Foke dan Ahok

Beberapa hari lalu, Ahok mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia diperiksa atas kejanggalan pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang kini dalam penyelidikan lembaga antirasuah. Di sana, mantan Bupati Belitung itu mengatakan hasil audit BPK ngawur.

Dalam kesempatan lain, Ahok mengatakan BPK menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang dianggap tidak sesuai dengan konteks pembelian lahan. Adapun BPK menghilangkan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 bahwa boleh membeli lahan di bawah 5 hektare. "Jadi itu apa dianggap tindak kriminal juga?" ucap Ahok.

BACA: Cerita Bank Soal Pembayaran RS Sumber Waras, Ternyata Pakai Cek

Ahok siap membawa kisruh hasil audit ini ke ranah hukum. "Jadi (BPK) enggak usah cari alasan yang lain. Sesuai dengan temuan, Anda kan mengatakan ada kerugian. Kalau enggak mau kalah, ya sudah, dibawa ke pengadilan saja," ujar Ahok di kantornya di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat, 15 April 2016.

MAWARDAH NUR HANIFIYANI

BERITA MENARIK
Curhat Menteri Rini Soal Panama Papers & Suap US$ 5 Juta
Gadis Cantik Tega Siarkan Pemerkosaan Temannya Lewat Periscope



Berita terkait

Ahok Kritik Penonaktifan NIK KTP Jakarta: Jangan Merepotkan Orang

1 hari lalu

Ahok Kritik Penonaktifan NIK KTP Jakarta: Jangan Merepotkan Orang

Bulan lalu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri.

Baca Selengkapnya

Cerita Ahok Soal Ide Bangun Parkir Bawah Tanah Monas untuk Atasi Kemacetan Jakarta

1 hari lalu

Cerita Ahok Soal Ide Bangun Parkir Bawah Tanah Monas untuk Atasi Kemacetan Jakarta

Mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok mengatakan konsep tempat parkir bawah tanah Monas ini sempat masuk gagasannya.

Baca Selengkapnya

4 Wajah Lama Ini Kembali Muncul dalam Bursa Bakal Calon Gubernur Pilkada 2024

4 hari lalu

4 Wajah Lama Ini Kembali Muncul dalam Bursa Bakal Calon Gubernur Pilkada 2024

Sejumlah nama bakal calon gubernur di Pilkada 2024 sudah mulai bermunculan, termasuk 4 wajah lama ini. Siapa saja mereka?

Baca Selengkapnya

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

4 hari lalu

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

Manajemen BRIN angkat bicara soal adanya perintah pengosongan rumah dinas di Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan.

Baca Selengkapnya

Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?

5 hari lalu

Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?

Ahok akan bersaing dengan sejumlah nama populer dalam Pilkada Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

7 hari lalu

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?

Baca Selengkapnya

Selain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia

10 hari lalu

Selain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia

Kasus yang menjerat Galih Loss menambah daftar panjang kasus penistaan agama di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Gaya Ahok, Anies, dan Heru Budi Tangani Banjir di DKI Jakarta

39 hari lalu

Gaya Ahok, Anies, dan Heru Budi Tangani Banjir di DKI Jakarta

Banjir melanda sebagian wilayah di DKI Jakarta kerap terjadi berulang kali. Berikut gaya gubernur DKI menyikapi banjir di wilayahnya.

Baca Selengkapnya

Mereka yang Dijerat Kasus Penistaan Agama, Ahok hingga Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun

39 hari lalu

Mereka yang Dijerat Kasus Penistaan Agama, Ahok hingga Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun

Berikut sederet kasus penistaan agama yang dijatuhkan vonis untuk Ahok, Arya Wedakarna, dan terakhir Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

39 hari lalu

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.

Baca Selengkapnya