Masih Jadi Saksi, Kepala Bappeda Kembali Diperiksa KPK  

Reporter

Jumat, 15 April 2016 14:35 WIB

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Tuty Kusumawati keluar dari gedung KPK, Jakarta, 7 April 2016. TEMPO/Pusmaya Ayu

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tuty Kusumawati terkait dengan kasus suap pembahasan rancangan peraturan daerah reklamasi Teluk Jakarta. Tuty tiba di gedung KPK sekitar pukul 10.30, Jumat, 15 April 2016.

Tuty, yang membawa sejumlah dokumen di tangannya, berjalan masuk ke dalam gedung, terburu-buru tanpa menanggapi pertanyaan wartawan.

"Iya, itu Tuty datang untuk pemeriksaan lanjutan," ujar Kepala Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha lewat pesan pendek kepada Tempo, Jumat, 15 April 2016. Tuti sempat diperiksa KPK pada Kamis pekan lalu. Dia diperiksa sekitar 12 jam.

Tuti mengaku ditanyai 15 pertanyaan oleh penyidik KPK. Isi pertanyaan yang diberikan, menurut Tuty, sudah diketahui umum. "Yah, itu teman-teman tahulah," ujarnya setelah diperiksa, 7 April 2016

Tuti tak berkomentar apakah penyidik bertanya soal kontribusi 15 persen yang jadi perdebatan dalam kasus reklamasi Teluk Jakarta. "Poin yang belum ada kata sepakat adalah poin yang ada tulisan Pak Gubernur."

Dia diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap reklamasi Teluk Jakarta. Ia menjadi saksi bos Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja, yang diduga menyuap anggota Dewan.

Ariesman menyerahkan diri awal April 2016 setelah Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohammad Sanusi ditangkap oleh lembaga antirasuah. Keduanya menjadi tersangka bersama Trianda Prihantoro, seorang karyawan Podomoro.

YOHANES PASKALIS

Berita terkait

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

9 menit lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

12 jam lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

13 jam lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

19 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

21 jam lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

1 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

1 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

1 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

1 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya